BERITA JAKARTA – Minimnya posisi jabatan Jaksa Utama di Kejaksaan Agung, membuat sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Indonesia langsung putar haluan mencari posisi lain di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham).
Sebut saja ada Kajati Kalimantan Barat, Masyhudi dan Kajati Jawa Barat, Asep Nana Mulyana. Kedua pejabat itu kabarnya telah lolos dalam “fit and proper tes” ala Kemenkumham tahap awal.
Konon Kajati Kalbar tertarik mengikuti lelang jabatan untuk posisi Dirjen Imigrasi. Lantaran ia meyakini memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai calon kuat “kapten” di Direktorat Jendral Imigrasi.
Sementara Kajati Jabar, Asep Nana Mulyana turut bersaing memperebutkan kursi Dirjen Peraturan Perundang-undangan di Kemenkumham.
Akan tetapi tak hanya sekelas para Kajati saja turut “lompat pagar”. Ada pula Jaksa Eselon 3, yang kini telah bertugas sebagai Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Jakarta maupun bersalin rupa menjadi Inspektur Wilayah di Pemprov DKI Jakarta.
Kendati demikian publik mempertanyakan mengenai alasan serta tujuan jaksa-jaksa tersebut “hengkang” dari korps adhyaksa dibalik keputusannya.
Sehingga muncul saat ini fenomena jaksa di lembaga Kejaksaan Agung melakukan aksi “magang” di lembaga lain, lantaran ketiadaan gerbong atau hal lainnya. Tujuannya agar karir jaksa tidak meredup secara perlahan alias MPP.
Menurut penilaian Pakar Hukum Pidana Profesor Mudzakkir, Polisi, Jaksa dan Hakim adalah pekerjaan yang terkait dengan profesi penegakan hukum.
“Seharusnya profesi penegakan hukum sejak awal hingga pensiun tidak boleh pindah ke lembaga lain, termasuk menjadi pejabat di lembaga lain,” ucapnya di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan, seorang Jaksa bisa saja berkarir di lembaga lain asalkan sesuai kapasitas dan bidang tugasnya.
“Jaksa juga bisa berkarir dimana pun yang terpenting mempunyai kapasitas dan sesuai dengan bidang tugasnya,” pungkas Ketut Sumedana. (Sofyan)
