BERITA JAKARTA – Sejumlah awak media tidak berhasil mendapatkan tanggapan Polda Metro Jaya (PMJ) terkait beredarnya rekaman suara oknum atasan polisi yang bertugas di Unit Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kamis (23/9/2021).
Dalam rekaman suara yang beredar tersebut terdengar komunikasi antara kuasa hukum nasabah investasi bodong yang tengah ditangani LQ Indonesia Law Firm dengan oknum yang diduga sebagai atasan polisi yang meminta uang sejumlah Rp500 juta dengan memakai istilah lima kosong kosong.
Konfirmasi yang dilakukan beberapa awak media diantaranya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, Kabid Humas Polda Kombes Yusri Yunus, Wadir Krimsus AKBP Edy Sitepu, bahkan Kasubdit Fismondev AKBP Abdul Aziz, namun tidak satupun yang memberikan jawaban kepada public terkait rekaman yang belakangan hangat menjadi buah bibir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal itu, salah satu nasabah investigasi bodong, Agnes mengatakan, awalnya dirinya ragu apakah benar pernyataan kuasa hukumnya dari LQ Indonesia Law Firm bahwa ada oknum Polda Metro Jaya yang memeras para korban investasi bodong?.
“Tapi, setelah kami diundang ke kantor LQ Indonesia Law Firm dan diperdengarkan langsung rekamannya kami percaya. Heran saya kenapa polisi yang tugasnya melindungi masyarakat sekarang malah menjadi penjahat yang mau memeras kami,” kata Agnes.
Hal senada juga disampaikan nasabah lainnya, karena sampai saat ini Unit Fismondev Polda Metro Jaya, tidak mau mencabut laporan polisi di Unit IV yang dimana kasus investasi bodong tersebut sudah tercapainya perdamaian dengan nasabah yang dirugikan.
“Saya setujui damai dengan pihak perusahaan investasi gagal bayar, karena kalau berlanjut akan menimbulkan kerugian selain saya akan dipanggil-panggil di kepolisian dan Pengadilan, saya pun berpotensi kehilangan ganti rugi yang akan diberikan perusahaan investasi tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum (KCH), Maria heran dengan sikap Polda Metro Jaya yang bungkam seribu bahasa atas tuduhan LQ Indonesia Law Firm. Pasalnya, jika tuduhan itu tidak benar seharusnya pihak Polda Metro Jaya membantah.
“Tapi sebaliknya, jika tuduhan itu benar seharusnya segera ambil tindakan dan copot para oknum polisi terkait yang terbukti dari rekaman dan screen shoort whatsapp yang dimiliki LQ Indonesia Law Firm tersebut,” tegasnya.
Dengan diam, tambah Maria, justru membuat masyarakat malah berpikir bahwa tuduhan LQ Indonesia Law Firm benar dan pimpinan tertinggi Polri mengamini atau menyetujui tindakan tidak terpuji anak buahnya tersebut.
“Sangat mengerikan apabila aparat penegak hukum yang dianggap masyarakat sebagai pelindung dan pengayom justru memeras dan KKN atas penderitaan masyarakat, khususnya konsumen korban investasi gagal bayar,” pungkasnya. (Sofyan)
