Ketua IPW Yakin Kapolda Bersikap Tanggapi Polda Sarang Mafia Hukum

- Jurnalis

Minggu, 19 September 2021 - 12:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Presidium IPW, Sugeng Imam Santoso

Ketua Presidium IPW, Sugeng Imam Santoso

BERITA JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Imam Santoso, memberikan perhatian khusus issue sensitive dan kritis terkait viralnya video dugaan “Polda Sarang Mafia Hukum” yang dihembuskan LQ Indonesia Law Firm.

“Kapolda Metro Jaya harus memperhatikan spirit konsep Presisi Kapolri dalam mewujudkan polisi masa depan dan 8 komitmen Polri yang ke-6 yakni, menampilkan kepemimpinan yang melayani serta menjadi teladan,” kata Sugeng, Minggu (19/9/2021).

Issue sensitive itu, sambung Sugeng yang menjadi ramai adalah rekaman dugaan pemerasan yang dilakukan oknum atasan polisi yang menyebut lima kosong kosong sampai direktur untuk biaya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang persoalannya sudah tercapainya perdamaian kedua belah pihak.

“Kalau benar ada bukti dugaan pemerasan oleh penyidik terhadap pihak-pihak berperkara itu tidak dapat dianggap enteng dan angin lalu. Hal tersebut selain pelanggaran hukum juga pelanggaran Etika Polri dan juga telah mengabaikan perintah Kapolri yang melayani dan menjadi teladan,” jelas Sugeng.

Jika terbukti, lanjut Sugeng, Kapolda Metro Jaya, harus mencopot oknum pimpinan kesatuan reserse yang diduga meminta uang untuk menerbitkan SP3 sesuai Motto Polri Presisi Berkeadilan yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Kalo memang berdasarkan hasil gelar SP3 harus ditetapkan maka perkara tersebut harus di hentikan tanpa embel-embel biaya untuk polisi. Saya yakin Kapolda Metro Jaya akan menindak tegas anak buahnya yang terbukti melanggar aturan,” pungkas Sugeng. (Indra)

Berita Terkait

Kasus Ijon Proyek, Bupati Bekasi Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara
Negara Rugi Rp26 Miliar, Kortas Tipidkor Bakal Usut Korupsi Bantuan Kementan
Saling Bantah Antara Dito dan Eks Menteri Agama di Sidang Korupsi Kuota Haji
Eks Menteri Muhadjir Effendi Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
Pengadilan Banding Lepaskan dr. Silvi Apriani dari Segala Tuntutan Hukum
Soal Perkara di Polda Kaltim, Alexius Minta Perlindungan Hukum ke Presiden dan Kapolri
Integritas Ketua Mahkamah Agung Tergerus Skandal Suap Zarof Ricar
Hakim Tolak Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 17:57 WIB

Kasus Ijon Proyek, Bupati Bekasi Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Jumat, 11 September 2026 - 19:32 WIB

Negara Rugi Rp26 Miliar, Kortas Tipidkor Bakal Usut Korupsi Bantuan Kementan

Kamis, 10 September 2026 - 20:54 WIB

Saling Bantah Antara Dito dan Eks Menteri Agama di Sidang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 1 September 2026 - 13:12 WIB

Eks Menteri Muhadjir Effendi Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Minggu, 30 Agustus 2026 - 22:17 WIB

Pengadilan Banding Lepaskan dr. Silvi Apriani dari Segala Tuntutan Hukum

Berita Terbaru

Photo: Mantan Jampidsus Kejagung: Febrie Ardiansyah.

Berita Utama

Benarkah Kejagung Tak Menyita Rumah Pribadi Eks Jampidsus Febrie?

Sabtu, 19 Sep 2026 - 10:42 WIB

Photo: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli

Nasional

Menaker: KBJI 2026 Jadi Acuan Bersama Dunia Kerja

Jumat, 18 Sep 2026 - 19:41 WIB

Teks Photo: Puluhan PC PMII Saat Mengelar UNRAS Di Depan Kantor DLH Kota Sukabumi

Berita Daerah

Risiko Pengelolaan Sampah dan Anggaran DLH Kota Sukabumi

Jumat, 18 Sep 2026 - 19:30 WIB