BERITA JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan bahwa tudingan LQ Indonesia Law Firm merupakan pernyataan serius yang harus ditindaklanjuti Polri demi menjaga marwah institusi Kepolisian Republik Indonesia.
Kepada awak media, Ketua Presidium IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, penyalahgunaan kewenangan dalam konteks penegakaan hukum yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) yakni, Polisi, Jaksa dan Hakim adalah persoalan yang sangat sulit untuk dibongkar.
“Karena oknum APH dapat menggunakan berbagai dalih proses hukum yang sifatnya tertutup dan tidak bisa diakses oleh pencari keadilan ataupun masyarakat,” kata Sugeng, Selasa (7/9/2021) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Modusnya, sambung Sugeng, sering mempersulit pencari keadilan dengan berbagai alasan, sehingga pencari keadilan dikondisikan mengikuti keinginan Aparat Penegak Hukum.
“Nah salah satunya kasus adanya dugaan permintaan uang Rp500 juta ini. Ini adalah tindakan melanggar hukum dan tercela dari oknum APH,” ungkapnya.
Dikatakan Sugeng, dalam proses hukum pidana tidak ada dikenakan biaya. Karena proses hukum dibiayai oleh APBN. Dan tentang adanya penyebutan atasan (Dirkrimsus Polda Metro Jaya) oleh penyidik hal tersebut harus di dalami oleh Propam.
“Setoran bawahan kepada atasan menjadi isue yang santer tapi sulit sebagai fakta. Terkait dengan perusahaan investasi Mahkota, IPW memberikan rekomendasi agar ditindaklanjuti sebagaimana Neta S Pane, Ketua Presidium IPW sebelumnya, karena kepastian hukum adalah hak pelapor,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Kabid Humas dan Media LQ Indonesia Law Firm Sugi sependapat dengan komentar IPW sebagai organisasi yang selalu kritis menyikapi kinerja kepolisian yang justru kawatir dan perduli dengan Institusi Polri.
“Makanya, IPW meminta agar Kapolri membenahi carut marut agar kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya tidak terkikis. Hak atas kepastian hukum adalah hak setiap pencari keadilan,” tegas Sugi.
LQ Indonesia Law Firm, lanjut Sugi, tidak sembarangan dalam berbicara yang dapat merusak nama baik institusi Polri, terkait adanya oknum yang mempersulit SP3 atas laporan polisi yang sudah tercapainya restorative justice atau perdamaian.
“LQ Indonesia Law Firm sudah memberikan bukti dengan memperdengarkan rekaman kepada Tim Paminal Mabes dan Polda Metro Jaya yang sempat datang mengunjungi Kantor LQ Indonesia Law Firm,” ungkapnya.
Namun, tambah Sugi, dia pesimis bahwa proses penindakan itu benar-benar akan dilaksanakan karena berkaitan dengan institusi yang sama. Sangat jarang terjadi pribahasa jeruk makan jeruk?. Paminal bergerak itu hanya sekedar respon biasa menanggapi adanya berita-berita yang tidak sedap terkait institusi Polri.
“Apakah benar laporan polisi atau LP yang sudah ada restorative justice itu akan di SP3? karena adanya dugaan jual beli gelar perkara di Oknum Itwasda yang menyebabkan hilangnya kepastian hukum bagi masyarakat yang sudah tercapainya perdamaian,” pungkas Sugi. (Sofyan)
