Badiklat Hukum dan HAM Jateng Pertama Menyandang Predikat WBK

- Jurnalis

Selasa, 22 Desember 2020 - 14:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SEMARANG – Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk pertama kalinya menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB.

Hal ini merupakan pencapaian yang membanggakan, mengingat Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah baru berdiri pada Tahun 2018.

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo yang hadir secara virtual dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Tahun 2020 Kementerian PANRB menyatakan bahwa ini menjadi hari bersejarah baginya.

Acara yang dihadiri secara virtual Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta itu dihadiri langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Pada puncak acara, sebanyak 763 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK serta WBBM diberikan piagam penghargaan secara simbolis.

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menjadi salah satu dari 83 Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang memperoleh penghargaan tersebut.

“Setelah memperoleh predikat WBK, Badiklat Jateng bertekad memberikan performa terbaik dalam upaya meraih predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021 mendatang,” harap Kaswo, Selasa (22/12/2020).

Menurutnya, Badiklat Jateng akan secara aktif melakukan perbaikan dan pengembangan di segala bidang, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki.

“Tentunya Badiklat Jateng berusaha untuk terus menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan SDM ASN Hukum dan HAM,” ujarnya.

Kaswo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah meraih predikat WBK tahun 2020. (Nining)

Berita Terkait

Stok Aman, Polda Metro Jaya Cek Beras di Pasar-Supermarket Tangerang Kota
POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF
Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat
Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat
KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP
Terlibat Judol, Inspektorat Panggil Ratusan ASN Kota Sukabumi
Menhut Raja Antoni: Tren Hotspot Karhutla Menurun, Tapi Belum Aman

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 13:36 WIB

POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Minggu, 13 September 2026 - 13:18 WIB

Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF

Jumat, 4 September 2026 - 11:24 WIB

Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat

Jumat, 4 September 2026 - 09:59 WIB

Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat

Rabu, 2 September 2026 - 12:28 WIB

KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP

Berita Terbaru

Tim-9 Kejaksaan Agung

Berita Utama

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 Sep 2026 - 19:20 WIB

Photo: Gedung KPK

Berita Utama

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Selasa, 15 Sep 2026 - 18:41 WIB

Photo: Atlit Bowling Kabupaten Sukabumi

Olahraga

Cabor Bowling Kabupaten Sukabumi Targetkan Raih Medali Emas

Selasa, 15 Sep 2026 - 09:47 WIB