BERITA BEKASI – Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB), Eko Setiawan, mencoba membuka ruang untuk sebuah perubahan dan terobosan yang lebih baik dalam mendorong transparansi serta pengawasan terhadap Pemerintahan ditingkat Desa.
Kali ini, FKMPB melalui Ketuanya, Eko Setiawan menyampaikan surat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, terkait adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan yang perlu mendapatkan klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak berwenang.
Selain menyampaikan laporan kepada DPMD, Eko Setiawan juga menyampaikan pengaduan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi.
Lantas, mengapa persoalan tersebut juga disampaikan kepada Kesbangpol?
Menurut Eko, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi Organisasi Masyarakat (Ormas) sebagaimana yang pernah diperoleh melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan.
“Ini bukan sekadar persoalan melaporkan suatu temuan. Kami ingin melihat bagaimana fungsi masing-masing lembaga dapat berjalan dan saling bersinergi. Ormas memiliki fungsi kontrol social. Sementara Pemerintah Daerah melalui perangkat terkait juga memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Eko.
Eko menjelaskan, surat kepada Kesbangpol Kabupaten Bekasi tersebut juga dimaksudkan untuk meminta fasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait, antara lain DPMD Kabupaten Bekasi, Camat Cikarang Selatan, Panitia Pilkades Desa Serang serta pihak terkait lainnya.
Pertemuan tersebut, kata Eko, diharapkan dapat menjadi ruang untuk membahas dan mengklarifikasi berbagai dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pilkades Desa Serang, dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan informasi terkait.
“Kami mencoba mendorong agar peran Kesbangpol dapat dimanfaatkan sebagai salah satu jembatan komunikasi antara masyarakat, Ormas dan Pemerintah Daerah. Harapannya, persoalan yang ada dapat dibahas secara terbuka dan diselesaikan berdasarkan aturan serta bukti yang ada,” jelasnya.
FKMPB berharap adanya kesinambungan dan koordinasi yang baik antar instansi di Kabupaten Bekasi. Menurut Eko, transparansi Pemerintahan tidak dapat berjalan apabila masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri tanpa komunikasi dan koordinasi yang baik.
“Kami berharap Kabupaten Bekasi dapat terus bangkit dan membangun Pemerintahan yang lebih transparan. Pada akhirnya, semua kembali kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi,” ungkapnya.
Eko juga berharap apabila nantinya dapat difasilitasi pertemuan antara FKMPB dengan DPMD, Biro Hukum, maupun pihak terkait lainnya, akan terbuka ruang dialog yang lebih konstruktif dalam mencari penyelesaian atas persoalan yang dipersoalkan masyarakat.
Menurut Eko, proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif. Apabila setelah dilakukan verifikasi dan pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka harus ada tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hal tersebut juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Yang salah harus diproses sesuai aturan. Kalau memang terbukti terjadi pelanggaran, tentu harus ada langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau tidak terbukti, kami juga siap menerima hasil pemeriksaan tersebut. Yang terpenting semuanya harus berdasarkan fakta, bukti dan aturan,” tegasnya.
“Harapan kami sederhana, pengawasan masyarakat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan Pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat,” tungkasnya mengakhiri. (Hasrul)
