LSM ANNAHL Desak APH Usut Hibah Fiktif Kesra Kabupaten Sukabumi

- Jurnalis

Kamis, 5 Februari 2026 - 14:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

BERITA SUKABUMI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ANNAHL memberikan atensi serius terhadap tata kelola Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat.

Sorotan ini mencuat menyusul adanya temuan indikasi penyimpangan dana hibah pada Tahun Anggaran 2021 sampai 2025 yang diduga melibatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.

Sekretaris Jenderal LSM ANNAHL, Syah Arif menyatakan, bahwa berdasarkan hasil investigasi internal, terdapat indikasi kuat bahwa penyaluran dana hibah tersebut tidak tepat sasaran.

Syah Arif mensinyalir adanya praktik penyelewengan yang bersifat sistematis dan masif yang telah berlangsung dari tahun ke tahun dengan nilai kerugian mencapai puluhan miliaran rupiah.

”Kami melihat ada pola yang berulang. Dugaan manipulasi LPJ ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan indikasi penyelewengan dana Negara yang terstruktur,” terangnya, Kamis (5/2/2026).

“Ini uang rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan, bukan untuk kepentingan oknum,” sambungnya.

Dikatakan Syah Arif, kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag. Kesra) Setda Kabupaten Sukabumi kini berada dibawah “radar” pengawasan publik.

Sebagai pemangku kebijakan teknis dalam verifikasi dan penyaluran hibah, Bagian Kesra dianggap paling bertanggung jawab atas carut-marutnya implementasi anggaran tersebut di lapangan.

Syah Arif berujar, jika bukti-bukti yang dikumpulkan sudah dianggap lengkap dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, LSM ANNAHL tidak akan segan untuk membawa temuan ini ke ranah hukum.

“Kami LSM ANNAHL menegaskan bahwa saat ini sedang mematangkan berkas laporan untuk segera diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum atau APH,” tuturnya.

Kasus ini, lanjut Syah Arif, memiliki potensi besar untuk naik ke meja hijau atau yang lebih berwenang yaitu APH. Pihaknya, tengah merapikan data-data pendukung agar penanganan oleh APH nantinya bisa berjalan cepat.

Dengan langkah ini, tambah Syah Arif, pihaknya ingin ada efek jera agar anggaran Kesra Kabupaten Sukabumi, tidak terus-menerus menjadi bancakan.

“LSM ANNAHL mendesak Bupati Sukabumi untuk segera mengevaluasi kinerja jajaran di Bagian Kesra guna mencegah kebocoran anggaran yang lebih besar di masa mendatang,” pungkasnya. (Eka Lesmana)

Berita Terkait

Stok Aman, Polda Metro Jaya Cek Beras di Pasar-Supermarket Tangerang Kota
POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF
Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat
Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat
KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP
Terlibat Judol, Inspektorat Panggil Ratusan ASN Kota Sukabumi
Menhut Raja Antoni: Tren Hotspot Karhutla Menurun, Tapi Belum Aman

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 13:36 WIB

POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Minggu, 13 September 2026 - 13:18 WIB

Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF

Jumat, 4 September 2026 - 11:24 WIB

Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat

Jumat, 4 September 2026 - 09:59 WIB

Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat

Rabu, 2 September 2026 - 12:28 WIB

KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP

Berita Terbaru

Tim-9 Kejaksaan Agung

Berita Utama

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 Sep 2026 - 19:20 WIB

Photo: Gedung KPK

Berita Utama

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Selasa, 15 Sep 2026 - 18:41 WIB

Photo: Atlit Bowling Kabupaten Sukabumi

Olahraga

Cabor Bowling Kabupaten Sukabumi Targetkan Raih Medali Emas

Selasa, 15 Sep 2026 - 09:47 WIB