“Bereskan Dan Tuntaskan Semua Kasus Yang Ada Di Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yang Diduga Menjadi Tempat Sarang Para Mafia Proyek”
BERITA JAKARTA – Pasca peringatan hari kemerdekaan RI yang ke-80, semangat perjuangan terus dikumandangkan serta komitmen membangun bangsa Indonesia menuju Negara modern.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya yang tidak berkompromi dengan kejahatan korupsi tanpa memandang bulu.
Pernyataan ini memberikan optimisme bagi kalangan aktivis untuk ambil bagian mencatat dan mengendalikan Penyelenggara Negara yang sering terindikasi korup.
Temuan mengejutkan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta kembali menyitah perhatian semua kalangan. Diduga Pejabat Dinas Bina Marga memberikan puluhan paket ke perusahaan besar yang legalitasnya mati.
Dari puluhan perusahaan yang menguasai proyek di Dinas Bina Marga dan Sudinnya terdapat indikasi praktik korupsi.
Modus para Pejabat Dinas Bina Marga yang menetapkan kualifikasi perusahaan besar yaitu PT. Hutama Prima (HP) sebanyak 17 paket yang masih pertengahan tahun ini yang seharusnya jatah perusahaan kecil dengan akumulasi proyeknya sebesar Rp67 miliar lebih.
Begitu juga penunjukan PT. Budi Mulya Jaya (BMJ) yang sudah sejak 22 Juli 2022 SBU-nya kedaluwarsa dan statusnya dicabut.
Hingga pertengahan tahun ini, perusahaan tersebut sudah mendapatkan 8 paket. Akumulasi anggaran yang didapat sebesar Rp28 miliar lebih.
Himpunan Aksi Mahasiswa Indonesia (HAMAS INDONESIA) menilai adanya terindikasi KKN berjama’ah di Dinas Bina Marga akibat lemahnya pengawasan Inspektorat DKI Jakarta dan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tidak mampu mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai pengawas Internal,” tegas Kordinator Aksi, Heder Saliu kepada Matafakta.com, Senin (8/9/2025).
Praktik kejahatan ini menjadi citra buruk bagi kepimpinan Gubernur Pramono Anung apabila nanti tidak ada reformasi besar-besaran untuk memberantas korupsi dilingkungan Pemprov DKI Jakarta, terkhususnya di Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, diketahui selain licin juga pandai melobi, figur ini juga diduga telah menyuburkan praktik nepotisme dilingkup Pemprov DKI Jakarta.
“Nama Heru Suwondo memang sudah terkenal dalam pusaran skandal dugaan korupsi, namun sampai sekarang tidak pernah di periksa maupun di proses oleh Aparat Penegak Hukum,” ujarnya.
Jika orang ini, tambah Heder, masih dipertahankan, maka integritas Pemerintah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan dipertaruhkan.
Atas dasar tersebut, HAMAS INDONESIA menuntut:
- Mendesak Inspektorat DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait dugaan KKN Berjamaah Pejabat Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang berikan puluhan proyek ke Perusahan Besar yang legalitas mati.
- Mendesak Mendesak Inspektorat DKI Jakarta panggil dan periksa Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo dan enam Kasudinnya terkait dugaan kongkalikong dengan perusahan-perusahan tersebut.
- Mendesak Gubernur DKI Jakarta copot Heru Suwondo dari jabatannya, karena tidak pantas diberikan kepercayaan dengan rekam jejak buruk di Instansi tersebut.
- Melakukan perombakan seluruh jajaran Pejabat di Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebagai bentuk evaluasi untuk menghindari praktik-praktik kotor yang merusak citra Pemerintahan DKI Jakarta.
Pewarta: Alfiansyah
