BERITA BEKASI – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.
Ade menolak hadir dalam acara Konsultasi Publik Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi, Selasa 26/8/2025).
Pasalnya, Ade menilai undangan yang dikirimkan Pemerintah Kota Bekasi tersebut dilakukan secara asal-asalan dan tidak menghargai profesi wartawan.
“Undangan resmi yang seharusnya dikirim secara fisik justru tidak pernah diterima PWI Bekasi Raya,” jelasnya.
Bahkan, kata Ade, undangan baru dikirim melalui aplikasi WhatsApp oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih kepada Sekretaris PWI Bekasi yang hanya 3 jam sebelum acara.
Belakangan terungkap, distribusi undangan ternyata merupakan kewenangan Bappelitbangda Kota Bekasi. Fakta ini semakin menegaskan buruknya koordinasi antar-OPD ditubuh Pemkot Bekasi.
“PWI Bekasi memang tercantum diundangan resmi Pemkot pada urutan ke-89, tapi undangan fisiknya tidak pernah sampai ke PWI maupun ke saya,” sambungnya.
“Baru pagi ini dikirim lewat WhatsApp ke Sekretaris saya, itu pun hanya 3 jam sebelum acara dimulai. Cara seperti ini jelas melecehkan Organisasi Pers,” tegas Ade.
Menurut Ade, tata cara penyampaian undangan yang amburadul ini mencerminkan lemahnya manajemen Pemerintahan. Ia menilai Pemkot tidak memiliki keseriusan menjalin hubungan kemitraan dengan Pers.
“Wartawan bukan pelengkap acara seremonial. Kami adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik. Kalau undangan saja dilakukan sebatas formalitas tanpa etika komunikasi kelembagaan, berarti Pemerintah tidak menghormati peran Pers,” ucapnya.
Lebih jauh, Ade menekankan kritik ini bukan semata persoalan teknis distribusi undangan, melainkan pengingat pentingnya membangun komunikasi yang sehat antara Pemerintah dan Organisasi Pers.
“Kalau Pemkot Bekasi ingin bicara soal transparansi dan keterbukaan publik, maka langkah pertama adalah menghargai mitra Pers. Jangan hanya butuh media ketika ingin publikasi, tapi di sisi lain memperlakukan wartawan seperti tamu pelengkap,” pungkasnya.
Acara konsultasi publik yang digelar Pemerintah Kota Bekasi tetap berlangsung dengan kehadiran pejabat, lembaga, organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat. Namun, absennya Ketua PWI Bekasi Raya menjadi sorotan kritis yang menodai jalannya forum tersebut. (Ronny)
