Program P2RW Diganti Padat Karya “Jembatan Rakyat dan Pemerintah Terputus”
BERITA SUKABUMI – Belasan perwakilan Ketua RW (Rukun Warga) se-Kota Sukabumi, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa 19 Agustus 2025.
Kedatangan mereka, untuk menyampai surat permohonan audiensi dengan Pansus DPRD, terkait polemik rencana penghapusan program P2RW yang akan diganti dengan Padat Karya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.
Salah satu perwakilan RW dari Kelurahan Cikole, Levi Mauly Fahlevi menyampaikan, keresahannya tentang rencana penghapusan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).
“Kami perwakilan dari beberapa RW se-Kota Sukabumi meminta hak selaku warga dalam konteks penyampaian aspirasi, terkait akan dihilangkannya program P2RW di Kota Sukabumi,” terangnya, Selasa (19/8/2025).
Levi menegaskan, langkah ini merupakan suatu kemunduran demokrasi yang dilakukan Walikota Sukabumi, karena pada dasarnya program P2RW adalah program yang bermanfaat dan dapat dinikmati masyarakat secara langsung.
“Dimana P2RW langsung dilakukan oleh elemen masyarakat terbawah dari mulai tingkat RT, tingkat RW sampai dengan tingkat Kelurahan. Program P2RW ini harus tetap ada,” jelas Levi.
Levi berujar, silahkan Walikota Sukabumi kalau ingin mengadakan program-program terbaiknya, tapi untuk program yang sudah baik, harusnya tetap dipertahankan, bukan malah dihilangkan.
“Karena yang tadi saya sampaikan, bahwa pada saat program P2RW ini dihilangkan, merupakan suatu kemunduran demokrasi yang dilakukan Bapak Walikota Sukabumi pada saat ini,” ulasnya.
Apabila, lanjut Levi, Walikota Sukabumi, terus bersikukuh ingin menghapus program P2RW, tentu pihaknya hanya akan melakukan upaya-upaya demokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Karena itu merupakan lingkungan Konstitusi dan kami hanya melakukan langkah-langkah ihtiarisasi. Semoga Bapak Walikota terbuka pintu hatinya untuk tetap mempertahankan program P2RW,” ucapnya.
Jika, tambah Levi, Walikota Sukabumi, tetap menghilangkan program P2RW mudah-mudahan para Ketua RW se-Kota Sukabumi bisa menerima dengan catatan langkah yang akan dilakukan mungkin tetap memperjuangkan program P2RW tersebut.
“Kami telah sepakat dan berkeyakinan bahwa sebanyak 356 RW se-Kota Sukabumi semua sepakat untuk mempertahankan program P2RW,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan rasa keprihatinannya atas rencana Pemerintah Kota Sukabumi menghapus program P2RW dan menggantinya dengan program Padat Karya.
“Saya benar-benar prihatin. P2RW dulu adalah denyut nadi aspirasi warga. Disitu, setiap RW punya ruang untuk bermimpi, merencanakan dan mewujudkan apa yang mereka yakini terbaik untuk lingkungannya,” ungkap Inggu.
“Mereka rapat sampai larut malam, menulis proposal dengan penuh harap dan tersenyum ketika mimpi itu di-ACC,” sambungnya.
Namun hari ini, kata Inggu, denyut itu seakan berhenti. Program P2RW dihapus dan diganti dengan program Padat Karya. Seragam Rp140 juta per-Kelurahan, diarahkan sepenuhnya dari atas.
“Tidak ada lagi obrolan hangat antar warga soal ide pembangunan, tidak ada lagi rasa bangga, karena usulan mereka diterima yang tersisa hanyalah daftar kegiatan yang datang tanpa diminta, tanpa ruang untuk menyelipkan suara rakyat di dalamnya,” tutur Inggu.
Inggu pun mengkhawatirkan ini bukan sekadar hilangnya sebuah program. Ini adalah hilangnya jembatan antara rakyat dan kebijakan.
“Ketika rakyat tak lagi diajak bicara, kita sedang membangun tembok, bukan rumah. Dan tembok itu, jika terus meninggi, hanya akan memisahkan Pemerintah dari rakyatnya,” ucap Inggu.
Untuk itu, Inggu Sadeni mengajak semua pihak untuk memikirkan kembali, karena pembangunan sejati adalah ketika warga menjadi aktor utama, bukan penonton ditanahnya sendiri.
“Kalau suara rakyat sudah tak terdengar, itu tandanya kita sedang mematikan denyut kehidupan Kota,” pungkasnya. (Eka Lesmana)
