“Lalai Dalam Mengawasi Kondisi Jalan-Jalan di Ibu Kota Jakarta Serta Bersih-Bersih Instansi Dari Sarang Perampok Duit Negara”
BERITA JAKARTA – Dinas Bina Marga Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mendapat sorotan negatif dari publik maupun Anggota DPRD DK-Jakarta, terkait anggaran Rp3,3 triliun tahun 2025 untuk perawatan infrastruktur Jalan.
Padahal, masih banyak ditemukan ruas Jalan di Jakarta yang kondisinya rusak dan tidak terawat yang dikhwatirkan dapat membahayakan keselamatan masyarakat pengguna Jalan khususnya warga Jakarta.
Koordinator Himpunan Aksi Mahasiswa Indonesia (HAMAS INDONESIA), Moh Heder mengatakan, tentu publik bertanya-tanya kemana semua anggaran perawatan yang setiap tahunnya digelontorkan Pemerintah DK-Jakarta.
“Anggaran yang sangat fantastis namun tidak sebanding dengan fakta lapangan yang menunjukan kalau Jalanan Ibukota masih carut marut,” kata Heder saat aksi di Kantor Dinas Bina Marga DK-Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Hal ini, lanjut Heder, menandakan kalau adanya ketidakberesan dan lemahnya pengawasan dari Dinas Bina Marga DK-Jakarta sekaligus menjadi alarm keras bagi Gubernur DK-Jakarta dibawah kepemimpinan, Pramono Anung.
“Mengingat anggaran yang sangat besar dikucurkan untuk Dinas Bina Marga setiap tahunnya tak kunjung membuat Jalanan Jakarta menjadi nyaman dan aman. Khususnya bagi warga Jakarta sendiri,” tegasnya.
Untukm itu, HAMAS INDONESIA mendesak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DK-Jakarta dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus bekerjasama untuk melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran di Dinas Bina Marga DK-Jakarta.
“Mengingat nilai yang begitu fantastik, audit bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana public yang notabene adalah uang rakyat yang dikelola Pemerintah,” ujarnya.
Lebih jauh Heder mengatakan, proses audit akan memberikan kepastian bahwa dana sebesar itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik tanpa ada penyalahgunaan atau ketidakwajaran dalam alokasi dan realisasinya.
“Dengan nilai anggaran yang sangat besar, publik pun berhak menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut,” ulasnya.
Oleh karena itu, tambah Heder, HAMAS INDONESIA menuntut:
- Mendesak KPK, Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung melakukan audit investigasi mendalam terkait penggunaan triliunan anggaran perawatan infrastruktur di Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
- Segera memeriksa Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo soal penggunaan anggaran untuk pemeliharaan kondisi jalan di Jakarta yang diduga adanya penyimpangan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan publik.
- Mendesak Gubernur DKI Jakarta, evaluasi seluruh Pejabat Dinas Bina Marga DKI Jakarta, serta copot Heru Suwondo dari jabatannya karena banyak proyek Bina Marga yang bermasalah dan lemahnya dalam fungsi pengawasan.
Pewarta: Alfiansyah
