BERITA BEKASI – Sekjen Perisai Keadilan Masyarakat (PKM), Amir Mahmud, mengapresiasi capaian keberhasilan PT. Migas Kota Bekasi dibawah kepemimpinan, Apung Widadi.
Pasalnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi ini sudah Break Event Point (BEP) atau titik impas setelah 16 tahun hanya mengandalkan penyertaan modal dari APBD Pemerintah Kota Bekasi.
“Ya, kalau kinerja bagus harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh atau semangat bagi BUMD lainnya,” kata Amir menanggapi Matafakta.com, Sabtu (12/7/2025).
Diketahui, sejak tahun 2009, PT. Migas Kota Bekasi mendapatkan suntikan atau penyertaan modal dari APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sebesar Rp3,15 miliar.
“Hasil RUPS tahun buku 2024, perusahaan kini telah mengembalikan total dividen sebesar Rp3,7 miliar kepada Pemkot Bekasi, termasuk Rp1,1 miliar pada 2024 dan Rp300 juta di 2023,” ujarnya.
Dikatakan Amir, PT. Migas Kota Bekasi berhasil bangkit dari keterpurukan dibawah pengelolaan tangan dingin Apung Widadi PT. Migas Kota Bekasi kini sudah bisa meraih profit.
“Termasuk menyelesaikan sengketa utang dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan 2024,” ujarnya.
Pada intinya, kata Amir yang terpenting adalah tidak ada kebocoran atau kerugian keuangan daerah, karena PT. Migas Kota Bekasi, telah mengembalikan seluruh uang muka tahun 2023 dan 2024.
“Apalagi saat RUPS, rencana PT. Migas untuk ekspansi mengelola sumur minyak diluar Kota Bekasi langsung disetujui Kuasa Pemilik Modal atau KPM yaitu Walikota Bekasi. Tri Adhianto,” imbuhnya.
Langkah ini diambil setelah PT. Migas berhasil memperbaiki manajemen bisnis, termasuk negosiasi bagi hasil dengan Foster Oil dari sebelumnya 90:10 menjadi 80:20 lebih menguntungkan.
“Sudah luar biasa tanpa mengeluarkan modal tambahan, PT. Migas kini mendapat porsi lebih besar dari operasi sumur bekerjasama dengan Foster Oil,” tuturnya.
Masih kata Amir yang perlu dilakukan audit itu justru mitranya yaitu, PT. Sinergi Patriot Bekasi (PT. SPB), karena adanya dugaan tambal sulam dalam menjalankan usahanya.
“Sebab di PT. SPB itu ada tambal sulam dalam menjalankan usahanya. Modelnya mirip dengan kasus LPEI tahun 2024 yang ditangani KPK,” kata Amir.
Modus tambal sulam diungkap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit dana yang bersumber dari APBN oleh LPEI Tahun 2024.
“Dalam kasus tambal sulam pada LPEI itu dimana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya ngak jauh beda praktek dengan PT. SPB,” jelasnya.
Amir berujar, dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bekasi hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sudah ditetapkan Perda sesuai Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor: 1 Tahun 2004.
“Jadi, kalau anggaran yang diajukan buat bangun kantor PT. SPB malah dipakai buat urusan yang lain atau misalnya buat nutupi hutang itu sudah melanggar prinsip akuntabilitas,” pungkasnya. (Bogel)
