BERITA BEKASI – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko, sebaiknya Bupati Bekasi yang baru dilantik, membatalkan hasil lelang proyek APBD Tahun 2025 yang baru selesai digelar.
Sebab hal itu, kata Heru, tidak sejalan dengan Surat Edaran (SE) Nomor: 900.1.1/640SJ, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025.
“Bupatinya saja baru diangkat dan saat ini masih di Magelang kok bisa-bisanya anggaran 2025 sudah habis digunakan. Lah, Bupati yang sekarang suruh ngapain,” sindir Heru menanggapi Matafakta.com, Senin (24/2/2025).
Seharusnya, lanjut Heru, Pj Bupati Bekasi sebelumnya yakni, Dedi Supriayadi sebagai pejabat sementara menginstruksikan Organsisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menahan diri berkonsultasi dan menunggu instruksi lebih lanjut.
“Pemprov Jabar saja belum berani menggunakan anggaran 2025, karena masih meminta petunjuk dan menunggu instruksi dari Mendagri. Ini Kabupaten Bekasi diam-diam, sudah main gelar proyek aja,” terang Heru.
Pasalnya, lanjut Heru, setiap pergantian pemimpin pastinya ada yang perlu disinergikan atau disesuaikan mengingat pemimpin yang baru terpilih dan dilantik akan melanjutkan estapet kepemimpinan selanjutnya di Kabupaten Bekasi.
“Jadi ngak ada alasan kalau kegiatan proyek yang bersumber dari APBD 2025 sudah lebih dulu digelar baru terbit SE Mendagri. Salah sendirikan ada Mendagri dan Pemprov Jabar untuk berkonsultasi dulu kenapa tidak dilakukan,” ujarnya.
Heru berujar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, bukan hidup sebatangkara di Republik Indonesia ada Kemendagri dan Pemprov Jabar diatasnya sebagai Pemerintah Pusat dalam menjalankan arah roda Kepemerintahan.
“Dengan fakta itu saya melihat lebih kenuansa sentimen terhadap kepemimpinan baru, ketimbang percepatan pembangunan yang menjadi dalih dan alasan. Itu harus segera dibatalkan, karena auranya, sudah ngak baik,” ulasnya.
Tinggal, tambah Heru, kita melihat apa sikap Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang baru dilantik melihat fenomena yang tidak lazim, karena tentu Bupati dan Wakil Bupati yang baru memimpin juga harus bekerja melayani masyarakat.
“Mustahil kalau pemimpin sebelumnya di Kabupaten Bekasi bersama OPD-nya, tidak mengetahui akan adanya arahan dan kebijakan baru karena Presidennya pun juga baru. Januari 2025 sudah gelar kegiatan proyek. Luar biasa,” pungkasnya. (Mul)
