BERITA JAKARTA – Boyamin Saiman selaku Detektif Swasta atau Partikelir, telah menyampaikan laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan korupsi penerbitan ratusan sertifikat hak milik atau Hak Guna Bangunan (HGB) pada Lahan Laut Utara Tangerang, Kamis 23 Januari 2025.
Dasar pelaporan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp250.000.000 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat laporannya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, berdasarkan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Nusron Wahid:
- Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar misterius di laut Tangerang.
- Mengungkapkan penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di Kawasan Pesisir Pantai Utara (Pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material.
- Berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan, area 266 SHGB dan SHM yang berada di bawah laut itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi private property. Oleh karenanya, wilayah itu tidak bisa disertifikasi.
- Mengingat ratusan sertifikat tersebut rata-rata terbitnya pada tahun 2022-2023 alias kurang dari lima tahun, SHGB dan SHM pagar laut Tangerang bisa otomatis dicabut alias batal demi hukum.
- Kementerian ATR BPN mencatat ada 263 bidang SHGB di atas pagar laut Tangerang yang terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT. IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT. CIS dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi SHM.
Boyamin berujar, penerbitan sertifikat tanah tersebut diduga cacad, tidak sesuai prosedur dan atau palsu. Dugaan palsu adalah pada buku, catatan atau data Girik, Leter C-D atau Warkah pada Kantor Desa, Kecamatan atau BPN yang mana dugaan perbuatan oknum-oknum tersebut memenuhi kwalifikasi Pasal 9 UU Nomor: 20 Tahun 2001.
“Terlapor perkara ini adalah oknum paling bawah sampai tingkat atas yaitu patut diduga oknum Pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten dan BPN,” tegas Boyamin kepada Matafakta.com, Kamis (23/1/2025).
“Terdapat fakta pelengkap terdapat Surat Keputusan yang ditandatangani oleh dua orang Menteri ATR BPN sebagai dasar untuk menerbitkan SHM dan SHGB dilokasi lahan tersebut,” pungkas Boyamin menambahkan. (Sofyan)
