BERITA BEKASI – Gunawan atau biasa disapa Mbah Goen sekaligus Ketua Umum LSM Solidaritas Transparansi Intelektual Pemerhati (SNIPER) Indonesia, merupaka salah satu sosok yang ditokoh kan dikalangan muda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Sebagai aktivis asli Kabupaten Bekasi, Gunawan lah yang tampil pertama berani menyuarakan keberatannya jika kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi di demo atau diprotes oleh bukan warga Kabupaten Bekasi.
“Sebagai Pengurus LSM di Kabupaten Bekasi, saya menjaga etika moral sebagai aktivis, maka saya tidak pernah melakukan aksi-aksi maupun demo ke Pemerintahan Daerah diluar Kabupaten Bekasi,” tegas Gunawan kepada Matafakta.com, Minggu (27/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain sebagai aktivis, kata Gunawan dan sebagai warga Kabupaten Bekasi, jiwanya terpanggil ketika daerahnya diobok-obok oleh pihak luar Kabupaten Bekasi atas nama mahasiswa maupun atas nama aktivis yang berasal dari luar Kabupaten Bekasi.
“Kadang lucu, bukan warga Kabupaten Bekasi hanya bermodal ala demokrasi lalu mengatasnamakan kelompok aktivis dan berulang-ulang melakukan aksi demo ke Kabupaten Bekasi. Korelasi dan kerugiannyanya apa kan bukan warga Kabupaten Bekasi?,” sindir Gunawan.
Sebab, lanjut Gunawan, bicara sebuah kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi yang merasakan dampak negatif maupun positifnya adalah warga Kabupaten Bekasi, bukan warga dari luar Kabupaten Bekasi.
“Di Kabupaten Bekasi sendiri banyak Mahasiswa, Aktivis, LSM maupun Ormas yang kritis ngak perlu dari luar. Di Kabupaten Bekasi setiap hari kita kritisi. Kalau ini tidak kita jaga bersama jangan sampai Kabupaten Bekasi jadi ajang tempat latihan demo,” tuturnya.
Jadi, sambung Gunawan, musti dibedahi mana aksi kebijakan skala Nasional yakni kebijakan Pemerintah Pusat miasalnya, mana aksi kebijakan skala daerah. Kalau Pusat sah-sah saja yang aksi datangnya dari berbagai daerah karena terdampak.
“Ini kadang urusan Kabupaten Bekasi yang demo orang luar Kabupaten Bekasi. Pertanyaannya memangnya terkena dampaknya. Kalau yang disikapi terkait dampak lingkungan masih masuk akal, lah kalau kaitan APBD nyambungnya kemana?,” ulasnya.
Dengan sikap ini, tambah Gunawan, bukan berarti anti demokrasi justru sebaliknya ingin menempatkan demokrasi biar sesuai dengan jalurnya, bukan sebebas-bebasnya dalam mengartikan demokrasi dan berbuat semaunya, sehingga menganggu ketentraman dan kenyamanan.
“Kalau ada aksi itu pintu gerbang masuk ke kantor kepemerintahan ditutup sehingga menganggu pelayanan masyarakat. Jadi kalau ini tidak ditertibkan bebas warga mana aja diluar Kabupaten Bekasi demo atas nama kelompok aktivis ya repot,” pungkas Gunawan. (Hasrul)
