ABAH ANTON Serukan Musyawarah Rakyat Pecat Pj Walikota Malang

- Jurnalis

Jumat, 9 Agustus 2024 - 11:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Seruan Aksi

Seruan Aksi

BERITA MALANG – Aliansi Bersama Abdi Hasanah Agar Nawak Tetap Ongis Nade (ABAH ANTON) menyerukan warga Kota Malang yang geram atas prilaku Pj. Walikota Wahyu Hidayat untuk melakukan aksi pada Senin 12 Agustus 2024.

Selaku Pj Walikota Malang, Wahyu dinilai telah memanfaatkan jabatan serta kewenangan yang melekat dalam jabatan tersebut untuk melakukan kampanye politik serta juga menggunakan subyek jabatannya untuk melobi pimpinan Partai agar mendapat rekomendasi Parpol di kota Malang.

Dalam flyer elektronik yang beredar di grup whatsapp di Kota Malang, seruan aksi kelompok masyarakat yang diberi nama “ABAH ANTON” rencananya akan digelar di Alun-Alun Tugu Kota Malang, Jawa Timur.

Berikut isi selebaran elektronik seruan aksi ABAH ANTON

Seruan aksi oleh ABAH ANTON: Pecat Pj Walikota Wahyu Hidayat dan 3 Kepala Dinasnya serta tegakkan Etika ASN dan birokrasi di Kota Malang.

Menyerukan kepada masyarakat Kota Malang untuk menghadiri musyawarah umum pemecatan Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat dan 2 kepala Dinasnya pada :

Hari dan Tanggal: Senin, 12 agustus 2024

Tempat: Alun–Alun Tugu Kota Malang

Agenda: Musyawarah umum pemecatan Pj Walikota Malang dan 2 Kepala Dinas, karena sudah mengkhianati Etika ASN dan berpolitik praktis.

Foto Kunjungan Wahyu Hidayat Bersama 2 Kepala Dinas Pemkot Malang

Stop Press

ABAH ANTON

1.Menyerukan kepada Komisi Sipil Aparatur Negara (KASN), melakukan pemecatan tidak terhormat kepada Pj Walikota Malang, Wahyu Hidayat, Kadispangtan, Slamet Husnan dan Kadiskoperindag, Eko Sri Yuliandi.

2.Menyerukan kepada DPRD Kota Malang agar segera memberikan mosi tidak percaya kepada Pj Walikota Malang.

3.Meyerukan kepada Partai Politik P0DIP, Gerindra, PSI dan PKS yang telah memberikan rekomendasi pencalonannya kepada Wahyu Hidayat untuk segera mencabut dan mengganti rekomendasi kepada calon yang lebih bermartabat dan terhormat.

Catatan :

Pada Selasa 13 agustus 2024 kami akan mendatangi Kantor Komisi Sipil Aparatur Negara (KASN) untuk menyampaikan bukti–bukti penyalahgunaan wewenang Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat.

Bukti diantaranya, tangkapan layar aplikasi pesan whatsapp, transkrip rekaman percakapan dan foto–foto sebanyak 2.378 halaman ukuran folio yang juga berkaitan dengan dua Kepala Dinas.

Rabu 14 Agustus 2024 kami akan mendatangi kantor DPRD Kota Malang untuk menyampaikan bukti serupa agar dijadikan pertimbangan untuk melakukan mosi tidak percaya.

Tensi politik di Kota Malang semakin naik karena Pj Wahyu Hidayat diyakini telah mengantongi rekomendasi dari PDIP, Gerindra, PKS dan PSI.

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Pj. Walikota Malang bertemu petinggi PDIP Jatim, Sri Untari yang diduga membawa sejumlah uang untuk memperoleh rekomendasi dari PDIP.

Saat bertemu dengan petinggi PDIP tersebut Pj. Wahyu membawa serta dua Kepala Dinasnya. Hal tersebut ditengarai sebagai langkah blunder karena membawa ASN ke ranah politik praktis. (Indra)

Berita Terkait

Stok Aman, Polda Metro Jaya Cek Beras di Pasar-Supermarket Tangerang Kota
POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF
Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat
Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat
KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP
Terlibat Judol, Inspektorat Panggil Ratusan ASN Kota Sukabumi
Menhut Raja Antoni: Tren Hotspot Karhutla Menurun, Tapi Belum Aman

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 13:36 WIB

POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Minggu, 13 September 2026 - 13:18 WIB

Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF

Jumat, 4 September 2026 - 11:24 WIB

Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat

Jumat, 4 September 2026 - 09:59 WIB

Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat

Rabu, 2 September 2026 - 12:28 WIB

KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP

Berita Terbaru

Tim-9 Kejaksaan Agung

Berita Utama

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 Sep 2026 - 19:20 WIB

Photo: Gedung KPK

Berita Utama

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Selasa, 15 Sep 2026 - 18:41 WIB

Photo: Atlit Bowling Kabupaten Sukabumi

Olahraga

Cabor Bowling Kabupaten Sukabumi Targetkan Raih Medali Emas

Selasa, 15 Sep 2026 - 09:47 WIB