BERITA BEKASI – LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Distrik Kota Bekasi, kembali melanjutkan aksi, terkait carut marutnya pendidikan di Kota Bekasi, Jawa Barat.
“Besok Kamis kita kembali melanjutkan aksi ke DPRD dan Kantor Pemerintah Kota Bekasi,” terang Wakil Ketua LSM GMBI, Kota Bekasi, Delvin Chaniago, Rabu (7/8/2024) malam.
Kedatangan GMBI kali ini, kata Delvin, mempertanyakan kinerja baik Legislatif maupun Eksekutif yang membidangi pendidikan di Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sampai hari ini, masih banyak siswa calon peserta didik baru yang belum bisa bersekolah buntut carut dari marutnya PPDB Online,” tegasnya.
Tragisnya, lanjut Delvin, bagi calon siswa peserta didik baru terancam masuk sekolah yang belum terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Sebab, sambung Delvin, data jumlah sekolah swasta di Kota Bekasi yakni Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi berbeda dengan data Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).
“Disdik Kota Bekasi bilang jumlah sekolah swasta ada sekitar 140-an. Sementara data yang dimiliki BMPS ada sekitar 246-an. Luar biasa selisihnya,” jelasnya.
Masih kata Delvin, kalau menurut data jumlah sekolah swasta versi Disdik Kota Bekasi berjumlah 140-an, maka ratusan sekolah swasta tersebut belum terdaftar di Dapodik.
“Apa ribuan calon siswa peserta didik baru yang tidak dapat di sekolah Negeri dan sekolah swasta yang terdaftar sisanya akan didorong ke swasta yang tidak terdaftar,” sindirnya.
Untuk itu, tambah Delvin, pihaknya mendesak DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi untuk menjelaskan perihal tersebut.
“Besok kita akan pertanyakan itu, karena bicara pendidikan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai penyelenggara Negara,” pungkas Delvin. (Dhendi)
