7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

- Jurnalis

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Alvin Lim Bersama Prof. Ing Mokoginta

Foto: Alvin Lim Bersama Prof. Ing Mokoginta

BERITA JAKARTA – Salah satu klien LQ Indonesia Law Firm, Prof. Ing Mokoginta mendatangi Quotient TV untuk membahas kembali masalah hukum dengan oknum mafia tanah yang sedang dihadapinya. 7 tahun sudah berlalu proses hukum tanpa kejelasan atas tanahnya di Gogagoma, Sulawesi Utara, Kotamobagu.

Oknum mafia tanah yang merupakan karyawan Kementerian ATR BPN dan beberapa Pejabat Pemerintah yang sudah melakukan penyerobotan dan penggelapan dengan menggunakan surat palsu Setifikat SHM milik Prof Ing Mokoginta bersaudara berpindah tangan dan menjadi sengketa.

Atas dasar hak kepemilikan atas tanah Prof Ing Mokoginta bersaudara sudah menempuh jalur hukum dan sudah melalui proses peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah sampai pada tahap eksekusi dan penarikan dari 12 SHM (Surat Hak Milik) yang dibatalkan milik pihak terlapor.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu dimana semua gugatan pihak penggugat Prof Ing Mokoginta bersaudara ditolak dan status tanah tersebut menjadi milik Prof Ing Mokoginta bersaudara dan tidak ada pihak lain.

Baca Juga :  Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Namun, karena adanya pendudukan dari beberapa pihak yang sudah membeli tanah tersebut dari pihak lain maka dilakukan pelaporan polisi yang sampai saat ini proses hukumnya masih berjalan.

Proses hukum yang saat ini sedang berjalan terutama pada laporan polisi yang sebelumnya berawal dari laporan pada Polda Sulawesi Utara yang mandek dan tidak berjalan selama 5 tahun yaitu sejak 2017 yang terdiri dari 4 laporan dan pada bulan September 2022 sudah ditarik ke Mabes Polri Jakarta dengan 2 laporan lanjutan dari Polda Sulawesi Utara.

“Terkesan bagi kami perkara ini, sejak dari Polda Sulawesi Utara sampai dengan Mabes Polri, diduga selalu dikondisikan untuk melindungi oknum-oknum yang kami laporkan, supaya oknum yang kami laporkan ini bisa terlepas dari perkara kami,” kata Prof Ing Mokoginta.

Padahal, sambung Prof Ing Mokoginta perkara penggelapan ini tidak mungkin terjadi jika sekelompok oknum ini tidak melakukan secara bersama-sama dan sampai sekarang pun perkara ini terkesan lambat penyelesaiannya. Sampai kapan pun kami harus dapat kepastian hukum.

Baca Juga :  Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

Harapan dari Prof Ing Mokoginta dan Advokat Franziska Runturambi, SH dari LQ Indonesia Law Firm selaku Kuasa Hukum adalah untuk perkara yang sudah berlarut-larut selama 7 tahun ini, mohon bantuan dan perhatian dari pak Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Karena hanya beliau pimpinan negara tertinggi, dan melalui beliau pula mungkin dapat kami sampaikan kepada Kapolri, tolong perhatikan dan bantu perkara kami di Bareskrim yang sudah bertahun-tahun mandek,” ujarnya.

“Beri lah kami perhatian, luruskan agar perkara ini dapat segera mendapatkan kepastian hukum dan terselesaikan. Untuk Menteri ATR BPN, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, kiranya bapak juga memperhatikan dan dapat memberikan atensi juga untuk masalah kami ini,” tandasnya menambahkan.

TENTANG LQ INDONESIA LAW FIRM

LQ Indonesia Law Firm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. LQ Indonesia Lawfirm memiliki cabang di 4 Kota dan dapat di hubungi di hotline:

Kantor Pusat 0817-4890-999

Tangerang 08179999489

Jakarta Barat 08111-534489

Surabaya 0818-0454-4489

Email di [email protected]

Berita Terkait

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk
Advokat Kondang Alvin Lim Buka Konsulting Keuangan Options Amerika
Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Berita ini 54 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 19:42 WIB

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Jumat, 19 Juli 2024 - 23:28 WIB

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:29 WIB

Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:19 WIB

Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:00 WIB

Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:59 WIB

Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:16 WIB

Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:55 WIB

Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

Berita Terbaru

Kejaksaan Negeri Blitar

Berita Daerah

Kado HBA, Kejari Blitar Rilis Capaian Kinerja

Senin, 22 Jul 2024 - 08:24 WIB

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Seputar Bekasi

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Minggu, 21 Jul 2024 - 23:59 WIB

Ilustrasi Judi Online

Berita Utama

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:42 WIB

Mahasiswa Universitas Bina Bangsa (UNIBA)

Berita Daerah

KKM UNIBA Kelompok 63 Gelar Pengobatan Gratis di Sukajadi Carita

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:16 WIB