BERITA JAKARTA – Kejaksaan Negeri ( Kejari) Pulau Taliabu melaksanakan perjanjian kerjasama (MoU) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pulau Taliabu, Senin (8/7/2024).
Kerjasama tersebut berupa pendampingan program parcel sehat dan bapak bunda asuh anak stunting di Desa lokus stunting Kabupaten Pulau Taliabu.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Taliabu, Nurwinardi, mengapresiasi langkah dinas kesehatan setempat, lantaran dirinya baru seminggu bertugas, sudah ada MoU dengan Dinas Kesehatan.
“Dinkes menjadi Dinas Pertama yang datang di Kejaksaan. Kami sangat menghargai dan akan mendukung program Dinkes ini,“ ucap Nurwinardi memberikan apresiasi.
Nurwinardi menjelaskan, stunting ini adalah perintah Presiden, sehingga harusnya semua bergotong royong dengan tujuan masyarakat Taliabu bisa menekan angka stunting demi masa depan anak-anak kedepan.
“Kami dari Kejari Pulau Taliabu berharap bisa menjadi bagian dari solusi masalah stunting, sehingga program ini akan mendapat dukungan penuh dari Kejaksaan demi masyarakat Taliabu yang lebih sejahtera dan terlepas dari masalah stunting,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Kuraisiya Marsaoly mengatakan, jumlah bayi balita di Kabupaten Pulau Taliabu yang belum intropeksi baik stunting maupun kesehatan lainya berjumlah 5.349 anak.
Dari 5.349 anak, masalah stuntingnya sebanyak 564 anak, kekurangan gizi dan gizi buruk 230 anak, serta sasaran ibu hamil ada 1.155 orang, kalau sudah jadi bayi balita berarti kita sudah tahu sasaran sasaran yang kita intervensi,” jelas Kuraisiya.
Kuraisiya menambahkan, dari 1.155 ibu hamil, harus cepat ditangani, jika tidak masalah stunting bisa jadi permasalahan nantinya.
“Jadi program kami, bukan hanya program pengasuhan ibu hamil dan anak penderita stunting, tapi kami juga lebih menekankan program pencegahan,” katanya.
Lanjut Kuraisiya, untuk parcel sehat stunting sasaran dari 5.349 anak, Dinkes hanya dapat memenuhi 2.480 anak, sehingga sekitar 3ribu lebih anak belum diberikan bantuan, untuk itulah diadakan salah satu program yaitu bapak-bunda asuh.
“Dan hasil estimasi kami sementara, jika bapak asuh itu berjalan maksimal, kami memerlukan anggaran dari Pemerintah Daerah sebesar 330 juta rupiah,” pungkasnya. (Sofyan)
