Alvin Lim: Survey Kepuasan Polri Patut Dipertanyakan

- Jurnalis

Sabtu, 6 Juli 2024 - 08:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Advokat Alvin Lim, SH, MH

Foto: Advokat Alvin Lim, SH, MH

BERITA JAKARTA – Di Quotient TV, Advokat Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm bahas hasil survey tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Polri yang dilakukan Kompas terhadap citra Lembaga Negara yang dilakukan pada periode 27 Mei hingga 2 Juni 2024.

Survei tersebut menunjukkan bahwa institusi TNI dan Polri meraih dua tingkat teratas yakni dengan 89,8 persen dan 73,1 persen, akan tetapi hasil survey ini menurut Advokat Alvin Lim patut dipertanyakan, karena seperti kasus-kasus yang menimpa belakangan ini.

“Kenapa saya menduga dan beropini tidak setuju dengan hasil survey 73,1 persen ini, karena seperti yang bisa kita lihat banyaknya kasus-kasus yang ditangani Kepolisian ngawur seperti rekayasa, kesewenangan dan kriminalisasi,” terang Alvin, Jumat (6/7/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Contohnya seperti kasus Ferdi Sambo dan kopi Sianida Jessica,” tambah Advokat yang dikenal berani dan vokal dalam memperjuangkan hak dan keadilan hukum bagi masyarakat, terutama para korban investasi bodong.

Baca Juga :  Wakili Jaksa Agung, Staf Ahli Masyhudi Ikut Lomba Menembak Kapolri Cup

Selain reformasi kultur dan struktur yang ditujukan untuk meningkatkan integritas, profesionalitas dan akuntabilitas Polri, sejumlah kemajuan juga dicatatkan Polri yakni dengan mereformasi sistem penempatan jabatan dan meritokrasi sistem mutasi, rotasi dan promosi, dengan reward and punishment.

Juga, sambung Alvin, penggunaan sistem pengaduan masyarakat dalam melaporkan anggota yang diduga melanggar atau Dumas Presisi namun tetap masih juga ditemukan beberapa pelanggaran seperti keterlibatan oknum dalam penyalahgunaan narkoba, penggunaan kekerasan, keterlibatan dalam sejumlah bisnis ilegal (backing).

“Sehingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu yang mengganggu citra independensi dan netralitas Polri. Demikian pula masih belum transparannya sistem rekrutmen, pengisian jabatan, dan penanganan perkara menjadi hal yang masih diragukan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Dengan peningkatan citra Polri dan tingkat kepuasan masyarakat ini, semoga kedepannya Polri tidak cepat berpuas diri dan dapat terus berevolusi atau meningkatkan kemampuannya, terutama dalam peningkatan profesionalitas, integritas dan akuntabilitas.

Baca Juga :  Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Anggaran dan kebijakan terkait fungsi dan kewenangan Polri yang banyak dan memadai, tentu diharapkan memberi kuantitas dan kualitas output yang seimbang. Beberapa kelemahan yang masih ditemukan tersebut, tentu menjadi evaluasi bagi Polri untuk dapat meningkatkan peran dan fungsinya di masyarakat.

“Saya berharap agar dalam suasana menuju 78 tahun Polri yang masih penuh tantangan dan ancaman, Polri dapat terus mawas diri dan termotivasi untuk meningkatkan integritas dan kualitasnya, sehingga dapat juga mencapai tingkat tertinggi dalam kepuasan masyarakat maupun citra positif Polri,” pungkasnya.

TENTANG LQ INDONESIA LAW FIRM

LQ Indonesia Law Firm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. LQ Indonesia Lawfirm memiliki cabang di 4 Kota dan dapat di hubungi di hotline Kantor Pusat 0817-4890-999, Tangerang 08179999489, Jakarta Barat 08111-534489, dan 0818-0454-4489 Surabaya dan email di [email protected]. (Sofyan)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 84 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:07 WIB

Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:22 WIB

Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:26 WIB

Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:08 WIB

Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:58 WIB

Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:49 WIB

Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:02 WIB

Muklis Manajemen PT. Antam Diperiksa Terkait Emas 109 Ton

Selasa, 16 Juli 2024 - 06:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Eks Pejabat Kemendagri Kasus BOT Pasar Cigasong Majalengka

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB