Oknum Anggota DPR Main Judol, Praktisi Hukum Sarankan Diperiksa Kejiwaan

- Jurnalis

Senin, 1 Juli 2024 - 12:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Judi Online

Ilustrasi Judi Online

BERITA JAKARTA – Kabar sejumlah oknum Anggota DPR-RI diduga turut bermain judi online, kontan mendapat reaksi beragam dari kalangan masyarakat mulai dari Praktisi Hukum, Akademisi hingga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI.

Seperti Praktisi Hukum Soesilo Aribowo berpendapat oknum Anggota DPR-RI yang ikut main judi online semestinya diperiksa kejiwaan.

Pasalnya, Soesilo Aribowo menjelaskan, bahwa para wakil rakyat merupakan figur yang cerdas dan sangat paham dampak permainan judi online maupun konvesional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mereka kan wakil rakyat yang tentu sudah menjadi orang matang atau pintar yang jauh lebih paham tentang akibat judi itu seperti apa,” tandasnya, Senin (1/7/2024).

Sedangkan, Dosen tetap Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia (UI), Bhakti Eko Nugroho mendorong pejabat, seperti Kepala Daerah, Anggota DPR dan DPRD yang terlibat judi online (judol) dipublikasikan secara transparan.

“Proses publikasi tersebut perlu dilakukan secara akuntabel dan transparan, mengingat judi online adalah isu yang menyangkut dan menjadi perhatian publik,” katanya.

Kriminolog UI itu menegaskan, publik perlu mengetahui apakah Kepala Daerah atau Anggota Legislatif yang mereka pilih atau disekitarnya memiliki kepatuhan atau tidak terhadap peraturan etik, perilaku dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini menjawab ditemukan banyak Anggota DPR, DPRD dan Kepala Daerah yang terlibat, bahkan masyarakat mendesak agar dibuka kepada publik nama-namanya dan asal partainya supaya menjadi pembelajaran.

Baca Juga :  Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Terkait Anggota Legislatif yang perlu dipastikan adalah alat kelengkapan di Parlemen, yakni Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atau Badan Kehormatan yang bekerja dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran etika atau kode perilaku yang dilakukan oleh Anggota Legislatif.

Sementara, untuk pejabat publik di ranah eksekutif atau Kepala Daerah dan lainnya, mekanisme pendisiplinan dari struktur otoritas yang lebih superior, sesuai dengan peraturan perundangan, diperlukan untuk ditegakkan.

“Dalam rangka akuntabilitas, idealnya publik mendapatkan akses informasi terkait kemajuan pemeriksaan yang telah berlangsung, sesegera mungkin,” ungkapnya.

Bahkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengusulkan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI segera memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyerahkan data detail Anggota DPR-RI yang terlibat judi online.

Pasalnya, sambung Habiburokhman, PPATK mengakui sudah mengantongi nama dan alamat lengkap para Anggota DPR-RI yang diduga terlibat judi online.

“Sebagai Anggota MKD, saya akan mengusulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK dan meminta data tersebut terkhusus hanya untuk data Anggota DPR-RI yang diinformasikan diduga terlibat main judi online,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman mengakui dirinya selaku Anggota MKD tidak bisa mengambil keputusan sepihak dalam memanggil PPATK. Hal tersebut, kata dia, harus dibahas di level pimpinan MKD DPR-RI.

Baca Juga :  Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

“Saya akan usulkan, kan saya bukan pimpinan di MKD. Saya enggak bisa mengatasnamakan MKD, karena memang belum ada rapat pleno di MKD,” ucapnya.

Menurut Habiburokhman, data PPATK tersebut menarik untuk ditindaklanjuti oleh MKD DPR-RI. Pasalnya, pelaku judi online tak hanya bisa dikenakan sanksi pidana, juga bisa kena sanksi etik, mulai dari yang ringan hingga berat.

“Kan kalau di pedoman tata beracara sanksi itu kan bermacam-macam, sanksi pelanggaran. Kalau Kode Etik kan jelas, Pasal 3 ayat (2), Anggota DPR-RI dilarang mendatangi tempat perjudian itu di kode etik,” ungkapnya.

“Nah sanksinya bisa sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat tergantung materi perbuatannya masing-masing,” tambah Habiburokhman menandaskan.

Diketahui PPATK menemukan lebih dari 1.000 Anggota DPR-RI dan DPRD terlibat dalam permainan judi online.

“Apakah ada Legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR-RI.

Ivan mengatakan, pihaknya akan menyerahkan nama-nama Anggota DPR-RI yang terlibat judi online kepada Komisi III dan MKD DPR-RI untuk ditindaklanjuti.

Selain Anggota DPR-RI, kata Ivan, ada juga pegawai di Sekretariat Jenderal DPR-RI ikut bermain judi online. (Sofyan)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 40 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:09 WIB

Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:27 WIB

Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:28 WIB

Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB