Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

- Jurnalis

Selasa, 25 Juni 2024 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

BERITA JAKARTA – Dukungan Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029 yang dihelat di Telaga Senayan Restoran, Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024, menimbulkan kontrovesi dan sorotan baik dikalangan sesama Anggota DPD-RI, KPU maupun elemen masyarakat.

Seperti diketahui, Deklarasi tersebut bersepakat mengusung AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung sebagai Paket Pimpinan DPD-RI masa bakti 2024-2029.

Heru Purwoko Aktivis dari Front Majukan Daerah menyatakan, bahwa Deklarasi Pimpinan DPD-RI tersebut adalah sebuah kekonyolan dari seorang LaNyalla yang berambisi untuk kembali memimpin DPD-RI dengan membawa-bawa Lembaga DPD-RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Melanggar Kode Etik DPD-RI, sehingga Lembaga DPD-RI mendapatkan tanggapan negative. Sebab, KPU belum resmi umumkan 152 nama Anggota DPD-RI periode 2024-2029. Bahkan KPU 13 Juli 2024 akan menggelar Proses Pemilihan Ulang di Sumatera Barat untuk Calon Anggota DPD-RI,” terang Heru, Selasa (25/6/2024).

Apakah sebagai Ketua DPD-RI, LaNyalla tidak menganggap adanya Kode Etik DPD-RI, dimana Kode Etik merupakan pegangan seluruh anggota tanpa terkecuali. Kode Etik adalah norma yang wajib dijunjung tinggi dan dipatuhi setiap Anggota untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, kredibilitas anggota dan DPD-RI sebagai Lembaga.

Baca Juga :  Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

Untuk itu, Front Majukan Daerah, meminta Badan Kehormatan (BK) DPD-RI untuk segera memanggil, memeriksa juga memberikan sangsi tegas kepada LaNyalla Mahmud Mattalitti yang dinilainya telah melanggar Kode Etik DPD-RI.

“MKD DPR saja berani memanggil, memberikan sangsi kepada Bambang Soesatyo yang merupakan Pimpinan MPR, masa BK DPD-RI, tidak berani melakukan hal yang sama kepada LaNyalla sebagai Pimpinan DPD-RI,” sindir Heru.

Heru juga menilai pernyataan LaNyalla paska Deklarasi Pimpinan yang menyebutkan sudah saatnya mengembalikam Pemilihan Presiden ke MPR, karena menurutnya rakyat sangat mudah dibeli dalam kontestasi Pemilu.

“Dengan menyebut suara rakyat dapat dibeli adalah pernyataan yang tidak dilayak diucapkan dari seorang Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan ini jelas melanggar Kode Etik DPD-RI dan pernyataan ini sangat melukai rakyat,” tegas Heru.

Heru menduga adanya transaksi gelap dalam Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI yang digelar tersebut dan penggunaan anggaran dalam deklarasi apakah menggunakan anggaran pribadi atau kelembagaa DPD-RI.

Baca Juga :  JNW Apresiasi Komitmen LQ Indonesia Law Firm Dalam Penegakan Hukum

“Front Majukan Daerah mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengusut dan menelusuri hal ini, kuat ada indikasi penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI tersebut,” jelasnya.

Front Majukan Daerah mendukung yang disampaikan Dr. Filep Wamafma Anggota DPD-RI Papua Barat yang menilai memunculkan Paket Pimpinan Dalam Deklarasi bisa jadi merupakan penyimpangan Hukum Tatib DPD-RI yang sudah seharusnya dihargai, dihormati dan dilaksanakan oleh aemua Anggota DPD-RI.

“Sampai saat ini, KPU belum menetapkan Calon DPD-RI terpilih, karena KPU masih menindaklanjuti putusan MK atas PHPU Legislatif kurang lebih ada 44 perkara yang dikabulkan sebagian ataupun sepenuhnya,” ungkap Heru.

BK DPD-RI harus memeriksa hal ini, bisa jadi ada indikasi pelanggaran etika terutama jika ada ajakan dari Anggota DPD RI kepada Calon Anggota terpilih DPD-RI untuk ikut dalam Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI.

“Menjadi calon Pimpinan DPD-RI, bukan sebaliknya tidak patuh terhadap Hukum dan Etika. Publik menunggu sikap tegas BK DPD-RI kepada LaNyalla Mahmud Mattalitti,” pungkasnya. (Indra)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 67 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:07 WIB

Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:22 WIB

Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:26 WIB

Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:08 WIB

Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:58 WIB

Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:49 WIB

Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:02 WIB

Muklis Manajemen PT. Antam Diperiksa Terkait Emas 109 Ton

Selasa, 16 Juli 2024 - 06:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Eks Pejabat Kemendagri Kasus BOT Pasar Cigasong Majalengka

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB