Temuan BPK RI, IKN Tuai Sejumlah Masalah Bagi Masyarakat

- Jurnalis

Selasa, 18 Juni 2024 - 20:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Advokat La Ode Surya Alirman, SH

Foto: Advokat La Ode Surya Alirman, SH

BERITA JAKARTA – Kali ini, Advokat La Ode Surya Alirman, SH dari LQ Indonesia Law membahas tentang perspektif atau pandangan hukum tentang issue Ibu Kota Nusantara (IKN) apa yang terjadi dengan Ibu Kota Nusantara.

Harian Jawa Pos, mengungkap persoalan status lahan di Ibu Kota Nusantara yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Terdapat sejumlah temuan hasil pemeriksaaan BPK RI semester 2 tahun 2023, bahwa masih ada sekitar 2.085 Hektar lahan yang dikuasai pihak lain dan kurangnya pasokan material sehingga mengakibatkan harga tidak terkendali.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Disisi lain ada berita dari Media Kompas 16 Maret 2024 yang mengungkap cara-cara mengancam warga terlebih masyarakat hukum adat yang sudah lama tinggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.

“Adanya dugaan upaya pengancaman terhadap warga atau masyarakat demi pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah sebuah tindakan pelecehan,” terang La Ode kepada awak media, Selasa (18/6/2024).

Baca Juga :  JNW Apresiasi Komitmen LQ Indonesia Law Firm Dalam Penegakan Hukum

Sementara, kata La Ode, hak hukum masyarakat yang ada harus dilindungi sebagai suatu implementasi dari pada Living Low (hukum yang hidup di dalam masyarakat) wajib dilindungi.

“Bukan berarti kita membangun suatu proyek lalu kita bisa sewenang-wenang terhadap warga atau masyarakat,” tandas La Ode.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menegaskan, Amnesty Internasional mendesak Pemerintah untuk segera mengehentikan langkah yang mengancam hak atas tempat tinggal masyarakat Sepaku dan warga adat demi membangun IKN.

“Hal ini menunjukan bahwa proyek IKN ini bermasalah baik dari segi temuan BPK dan juga upaya-upaya yang dilakukan terhadap masyarakat yang diduga mengancam hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Surat Otorita IKN, lanjut Usman, kepada 200 warga sekitar yang menghimbau agar segera membongkar bangunan tempat tingalnya, itu sama hal nya dengan melumpuhkan hak-hak rakyat, jika seperti ini maka rakyat berteriak.

Baca Juga :  Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

“Kondisi seperti inilah yang kita sebut bahwa, negara kita saat ini sedang menghadapi darurat moral dimana kepentingan pemimpin lebih dominan dari pada kepentingan rakyat,” ucapnya.

Diharapkan sekarang dari pemerintahan adalah Pemerintah dapat menyampaikan rencana-rencana yang telah dibuat untuk IKN secara transparan dan Pemerintah dapat mengatasi segala kekhawatiran yang mungkin muncul terkait IKN dengan baik juga lebih meperhatikan masayarakat kecil.

TENTANG LQ INDONESIA LAW FIRM

LQ Indonesia Law Firm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. LQ Indonesia Law Firm memiliki cabang di 4 Kota dan dapat di hubungi di hotline:

Kantor Pusat 0817-4890-999.

Tangerang 08179999489

Jakarta Barat 08111-534489

Surabaya 0818-0454-4489

E-mail di [email protected]

(Sofyan)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:09 WIB

Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:27 WIB

Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:28 WIB

Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB