Pengamat: Pemanggilan Hasto Disinyalir Kuat ‘Pesanan’ Politik Penguasa?

- Jurnalis

Selasa, 4 Juni 2024 - 13:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Samuel F Silaen dan Sekjen DPP PDIP Hasto

Foto: Samuel F Silaen dan Sekjen DPP PDIP Hasto

BERITA BEKASI – Menyuarakan tentang penegakkan hukum yang berkeadilan disertai kebenaran haruslah dipandang sebagai bentuk kepedulian dan perhatian akan keberadaan manusia sebagai subjek hukum, bukan objek hukum.

Hukum akan dikangkangi oleh penguasa bila tidak ada yang peduli terhadap penyelewengan yang sedang terjadi.

Pengamat politik, Samuel F. Silaen mengatakan, apa yang disuarakan Hasto Kristiyanto merupakan saripati dari berbagai riak-riak kegelisahan yang muncul dari grassroot.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bila diasosiasikan dengan perolehan suara partai, maka komentar Hasto sebagai salah satu pucuk pimpinan DPP PDI-P sudah tepat. Sebab tugas partai politik untuk mengagresi apa yang dialami dan dirasakan masyarakat pendukung ditingkat bawah,” Silaen, Selasa (4/6/2024).

Dikatakan Silaen, masyarakat kalangan bawah akan lebih jujur berkata tidak teoritis dan retorika, apa yang terjadi itu sudah barang tentu apa yang mereka rasakan langsung.

Baca Juga :  Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?

“Inilah yang sejatinya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat diwawancarai oleh liputan 6 SCTV itu,” imbuhnya.

Apa yang salah dengan Hasto?

Besides acara di SCTV dikemas oleh sepenuhnya oleh SCTV. Kewenangan penyiaran ada di pihak SCTV. Hasto hanya bicara akan sebuah kebenaran. Apa salahnya Hasto? Hari ini, Hasto sebagai Sekjen PDI-P dipanggil Polri untuk klarifikasi.

“Saya memberi dukungan moril penuh, demi tegaknya demokrasi sebagaimana cita-cita reformasi tahun 1998 agar sipil society tidak takut untuk menyuarakan haknya sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi didepan publik,” jelasnya.

Pernyataan Hasto sudah tepat sebagai petinggi partai yang merasa pihak yang paling dirugikan. Acara yang ditayangkan SCTV sudah sesuai kaidah jurnalis, apa yang disampaikan Hasto soal dugaan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024, bukan sebuah tuduhan dan penghasutan publik, melainkan sebuah capture ungkapan suara publik bagi kita semua.

Baca Juga :  Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

“Kita semua punya kepentingan akan adanya Pemilu yang Jurdil. Apa yang salah dengan Hasto?,” kritik Aktivis Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) itu.

Sekali lagi, Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDI-P punya kewajiban untuk menyuarakan suara PDI-P ke publik yang secara bersamaan dalam situasi dan tempat diwawancarai oleh media televisi swasta Indonesia.

“Ini adalah tugas partai politik peserta Pemilu yang di atur oleh konstitusi, sejatinya itulah tugas Partai politik yakni memperjuangkan tegaknya hukum dan demokrasi Indonesia,” pungkas Silaen. (Indra)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 112 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:07 WIB

Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:22 WIB

Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:26 WIB

Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:08 WIB

Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:58 WIB

Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:49 WIB

Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:02 WIB

Muklis Manajemen PT. Antam Diperiksa Terkait Emas 109 Ton

Selasa, 16 Juli 2024 - 06:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Eks Pejabat Kemendagri Kasus BOT Pasar Cigasong Majalengka

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB