Sebelum Diputus, MA Diminta Kaji Sengketa Merek Polo by Ralph Lauren

- Jurnalis

Senin, 3 Juni 2024 - 12:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Aksi Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia

Foto: Aksi Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia

BERITA JAKARTA – Masyarakat Indonesia diharapkan turut membantu mengawal kasus yang terkait nasib ribuan karyawan dan keluarga PT. Polo Ralph Lauren Indonesia dan PT. Manggala Putra Perkasa, Rahmi Babra yang tengah ditangani di Mahkamah Agung (MA).

“Kami berharap masyarakat Indonesia ikut mengawal kasus ini. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ribuan orang yaitu karyawan, anak, istri dan keluarganya,” ujar perwakilan karyawan, Janli Sembiring saat aksi pada Jumat 31 Mei 2024.

Pihaknya, kata Janli tidak akan membiarkan hukum di Indonesia tak berjalan sebagaimana mestinya. Khususnya pada sengketa merek dengan tahap Peninjauan Kembali (PK) dengan MHB.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peninjauan Kembali atau PK perkara ini diajukan Fahmi Babra yang teregister dengan Nomor: 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Mereka berharap Hakim yang dinilai tak objektif seperti Hakim Agung, Rahmi Mulyati, agar diganti.

“Kita tidak mau hukum Indonesia mati. PK adalah benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan,” tegas Janli.

Baca Juga :  Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Apalagi dalam putusan terkait sebelumnya, yakni dalam perkara PK PT. Manggala Putra Perkasa Nomor: 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, Hakim MA menolak PK. Ini tentunya sangat merugikan karyawan beserta keluarga, karena mata pencaharian mereka menjadi terancam.

“MHB tidak memiliki legal standing karena merek yang jadi dasar gugatan yakni Polo Ralph Lauren, sudah dihapus dalam Nomor: 140/Pdt.G/1995 Jkt Pst, tanggal 18 Agustus 1995 dan diperkuat melalui putusan kasasi MA Nomor: 3101 K/Pdt/1999 tertanggal 14 Juni 2001,” papar Janli.

Atas itu, dalam PK yang diajukan Fahmi Babra saat ini, selain mengganti Hakim Rahmi, mereka juga meminta sidang putusan perkara itu ditunda terlebih dahulu. Hakim diminta lebih teliti dalam mengkaji persoalan ini, khususnya melihat putusan sebelumnya yakni Nomor: 140/Pdt.G/1995 Jkt Pst.

“Dimana dijelaskan bahwa MHB tak memiliki merek Polo by Ralph Lauren, hanya Ralph Lauren, dan itu telah dihapus.

Baca Juga :  Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

“Perkara yang kabarnya akan diputus pada hari Senin mendatang, kami memohon kepada Ketua MA untuk menunda dan mengkaji secara objektif,” tutur Kuasa Hukum, Adi Gunawan yang didampingi perwakilan LQ Indonesia Law Firm lainnya dan Quotient TV, Putra Hendra Giri.

Karyawan juga meminta Badan Pengawas MA, Komisi Yudisial hingga KPK, memeriksa para Hakim yang telah memutus PK PT. Polo Ralph Lauren Indonesia Nomor: 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024.

Putusan yang memenangkan MHB, tersebut dinilai bertentangan dengan dua putusan lain yakni putusan Nomor: 140/pdt.g/1995/PN.jkt.pst dan putusan MA Nomor: 3101 K/pdt/1999.

Dalam kesempatan itu, perwakilan massa sempat diterima pihak MA di dalam Gedung. Namun perwakilan kecewa lantaran mereka hanya diterima oleh pihak Humas. Padahal, perwakilan karyawan dan Kuasa Hukum, ingin bertemu langsung dengan Ketua MA, Muhammad Syarifuddin.

“Kenapa kita ingin bertemu dengan Ketua MA, karena kita ingin penjelasan secara langsung,” pungkasnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:09 WIB

Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:27 WIB

Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:28 WIB

Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB