Teguran Tertulis Bawas MA “Dicuekin” Oknum Juru Sita PN Jaksel

- Jurnalis

Sabtu, 1 Juni 2024 - 06:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Foto: Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

BERITA JAKARTA – Advokat Raden Nuh akhirnya membuat surat terbuka kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) perihal tingkah laku oknum juru sita berinisial MHN di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang konon meminta “upeti” sebesar Rp1 miliar.

Permintaan dana tersebut diduga bertujuan untuk keperluan penetapan sita eksekusi pengosongan rekening di Bank Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) Jakarta pada 7 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB disebuah rumah makan tak jauh dari PN Jaksel.

“Bayar Rp400 juta di depan sebelum penetapan eksekusi diteken Ketua. Sisanya Rp600 juta masing-masing Rp300 juta dibayar setelah eksekusi tahap I dan tahap II dijalankan. Sekian,” ucap Raden Nuh menirukan permintaan oknum juru sita PN Jaksel kepada Matafakta.com, Jumat (31/5/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut pengakuan Raden Nuh, pihaknya selaku kuasa pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi putusan Nomor: 91/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel pada tanggal 7 Juni 2021.

“Dimana penetapan eksekusi baru diterbitkan oleh Ketua Pengadilan pada tanggal 27 Oktober 2021. Atau 4 bulan sejak permohonan diajukan dan baru dijalankan pada Februari 2022 atau delapan bulan kemudian,” ungkapnya.

Baca Juga :  Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

“Itu pun uang hasil eksekusi ditahan oleh Ketua PN Jaksel dengan berbagai alasan yang tidak sah,” tambah Raden Nuh.

Kemudian, lanjut Raden Nuh, eksekusi pengosongan rekening pada Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) Jakarta, baru dijalankan pada 20 April 2022. Akan tetapi uang dalam rekening baru diserahkan Ketua PN Jaksel pada 10 Oktober 2022.

“Dihabiskan waktu satu tahun oleh Pengadilan hanya untuk menuntaskan eksekusi pengosongan rekening pada satu bank. Dimana eksekusi yang dijalankan pun tidak sesuai ketentuan Undang-Undang,” ujarnya.

“Isi putusan juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam penetapan eksekusi yang diterbitkan Ketua Pengadilan sendiri yang mana mengakibatkan timbul kerugian yang dialami penggugat atau pemohon eksekusi,” sambungnya dengan nada kecewa.

Raden Nuh menduga sikap dan perilaku oknum Ketua PN Jaksel berkolusi dengan termohon eksekusi atau tergugat. Sebab sejak Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2021/PN.Jkt,Sel dibacakan pada 14 April 2021, hingga sekarang Mei 2024, PN Jaksel hanya mampu menjalankan eksekusi pengosongan rekening pada satu bank.

Baca Juga :  Wakili Jaksa Agung, Staf Ahli Masyhudi Ikut Lomba Menembak Kapolri Cup

“Kita mensinyalir jelas cara ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan terkesan berlarut-larut hingga merugikan pemohon eksekusi,” imbuhnya.

Mirisnya lagi, tambah Raden Nuh, teguran secara tertulis Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, seolah tak mampu merubah prilaku oknum Ketua PN Jaksel.

“Faktanya eksekusi putusan tetap mandek, praktik suap dan menunda-nunda penuntasan eksekusi tetap terjadi, keadilan dan kepastian hukum makin jauh dari jangkauan para pencari keadilan,” pungkas Raden.

Sementara saat dimintai tanggapannya, Humas PN Jaksel, Djumyanto meminta agar oknum juru sita MH, dilaporkan ke Badan Pengawasan di Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

“Jika benar ada oknum juru sita PN Jaksel seperti itu, silahkan laporkan ke fungsi pengawasan di MA atau lembaga pengawasan lainnya agar ditindaklanjuti,” pungkas Djumyanto. (Sofyan)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:09 WIB

Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:27 WIB

Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:28 WIB

Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB