Karyawan Polo ke MA: Apa Kita Harus Bayar Supaya Dapat Keadilan?

- Jurnalis

Sabtu, 1 Juni 2024 - 10:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia

Foto: Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia

“Ratusan Karyawan Polo Ralph Lauren Berduka di Depan Mahkamah Agung”

BERITA JAKARTA – Ribuan karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia (PRLI) dan PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) beserta keluarganya berduka. Pasalnya, perjuangan mereka berkali-kali datang aksi meminta keadilan ke Mahkamah Agung (MA) tak kunjung didapat.

Sengketa merek yang melibatkan perusahaan tempat mereka bekerja mencari nafkah dengan pihak MHB yang peninjauan kembali perkaranya yang tengah ditangani MA, akhirnya telah diputus. Putusannya merugikan pihak karyawan dan keluarga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kemarin hari Selasa itu hari berkabung, tidak adanya keadilan di Indonesia. Kita sedih atas maruah Mahkamah Agung,” ujar perwakilan karyawan, Janli Sembiring saat berunjuk rasa di depan Gedung MA, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

“Hakim yang mengadili menolak PK (Peninjauan Kembali). Artinya ini mengancam hajat hidup orang banyak. Keputusan Hakim janggal terkait perkara PK PT. MPP Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024,” tambahnya.

Baca Juga :  Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

Sebab, sambung Janli, terkesan dibuat tanpa melihat putusan sebelumnya yang menjelaskan bahwa MHB bukan pemilik merek “Polo by Ralph Lauren”, tapi hanya “Ralph Lauren” dan itu sudah dihapus.

“Apakah Hakim di dalam buta atau tuli, karena tidak melihat sama sekali putusan Nomor: 140 yang menjadi dasar PK,” jelas Janli.

Janli mengaku, semua karyawan dan keluarga nyaris putus asa dalam mencari keadilan di negara ini. Sebab hingga belasan kali melakukan aksi demonstrasi di depan kantor MA, tuntutan keadilan mereka tak juga didapat.

“Yang mereka raih justru putusan yang merugikan mata pencaharian karyawan dan keluarga. Apakah teman-teman kami karyawan harus mengumpulkan gajinya untuk bertanya berapa harganya untuk mendapatkan keadilan di MA?,” ucap Janli.

“Berapa harga yang harus kita bayar supaya ada keadilan di Indonesia ini? Apakah harus pakai uang?,” imbuhnya.

Lebih lanjut, masih ada perkara PK yang diajukan Fahmi Babra yaitu Nomor: 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, selain perkara yang sudah diputus. Mereka berharap MA bisa mengembalikan maruah mereka dengan memutus seadil-adilnya perkara itu, bagi karyawan beserta keluarga.

Baca Juga :  Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin

“Kita berharap adanya keadilan, walaupun hati kecil kita, kita pesimis kalau Hakim Rahmi tidak diganti,” kata Janli, didampingi perwakilan kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm dan Quotient TV, Putra Hendra Giri.

“Masih ada harapan dari hakim-hakim yang mendengar suara Tuhan bukan mendengar suara mafia atau suara uang,” lanjut dia.

Jika putusan PK perkara berikutnya masih merugikan nasib pegawai dan keluarga, mereka pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri penanganan perkara tersebut. Sebab diduga terdapat praktik korupsi dalam penanganannya.

“Ya kita berdoa semoga KPK menelusuri, memeriksa untuk mengusut kasus ini, karena diduga ada apa-apanya. Apakah sudah ada pesanan pihak tertentu? Apakah di dalam ada transaksional? Kita minta KPK untuk mengusut ini,” pungkasnya. (Indra)

Berita Terkait

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk
Advokat Kondang Alvin Lim Buka Konsulting Keuangan Options Amerika
Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Berita ini 61 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 19:42 WIB

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Jumat, 19 Juli 2024 - 23:28 WIB

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:29 WIB

Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:19 WIB

Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:00 WIB

Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:59 WIB

Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:16 WIB

Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:55 WIB

Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

Berita Terbaru

Kejaksaan Negeri Blitar

Berita Daerah

Kado HBA, Kejari Blitar Rilis Capaian Kinerja

Senin, 22 Jul 2024 - 08:24 WIB

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Seputar Bekasi

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Minggu, 21 Jul 2024 - 23:59 WIB

Ilustrasi Judi Online

Berita Utama

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:42 WIB

Mahasiswa Universitas Bina Bangsa (UNIBA)

Berita Daerah

KKM UNIBA Kelompok 63 Gelar Pengobatan Gratis di Sukajadi Carita

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:16 WIB