Pakar Menilai Sikap Majelis Hakim Tipikor Kasus Gazalba Saleh Melawan Akal Sehat

- Jurnalis

Senin, 27 Mei 2024 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakar Hukum: Abdul Fickar Hadjar

Pakar Hukum: Abdul Fickar Hadjar

BERITA JAKARTA – Dibebaskannya Hakim Agung non-aktif Gazalba Saleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, mendapat kecaman dari Pengamat Hukum.

Abdul Fickar Hadjar dari Universitas Trisakti Jakarta menilai pertimbangan Hakim Fahzal Hendri tidak logis dan terkesan mengada-ada.

“Padahal dia tahu (Hakim Fahzal Hendri), selain Kejaksaan juga berdasarkan Undang-Undang KPK,” terang Fickar, Senin (27/5/2024),

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

KPK, kata Fickar, memiliki kewenangan melakukan upaya paksa, penetapan tersangka, menangkap, menahan, menggeledah, menyita dan mendakwa serta menuntut tersangka korupsi atau TPPU.

“Jadi pertimbangan itu dicari-cari dan tidak berdasar hukum. Putusan ini bisa dibatalkan melalui upaya hukum biasa banding atau Kasasi atau upaya hukum luar biasa PK,” tegasnya.

Baca Juga :  7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

Selain itu, sambung Fickar, berdasarkan UU KPK berwenang melakukan Penegakan Hukum dan melakukan upaya paksa, ternasuk mendakwa dan menuntut kasus Tipikor dan TPPU.

“Jadi benar-benar putusan itu nyeleneh dan dicari-cari alasan pertimbangannya dan tidak berdasarkan hukum. Karena Jaksa yang bertugas di KPK itu dianggap belum menerima pendelegasian dari Jaksa Agung,  itu juga pertimbangan yang mengada ada,” jelasya.

Pakar Hukum Pidana menjelaskan, Jaksa yang ditugaskan di KPK  itu dengan sendirinya menjalankan kewenangan berdasarkan UU KPK.

“Jadi memang pertimbangan Hakim itu mencari-cari dan tidak logis atau melawan akal sehat,” tutup dia.

Sebelumnya, Fahzal Hendri selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Hakim Agung non-aktif Gazalba Saleh.

Karena menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan selanya menyatakan, surat dakwaan Jaksa KPK tidak dapat diterima.

Baca Juga :  Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan

Hakim menyatakan Jaksa KPK dalam kasus Gazalba Saleh belum menerima surat perintah penunjukan pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung

“Namun Jaksa yang ditugaskan di KPK dalam hal ini Direktur Penuntutan KPK tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum tertinggi sesuai dengan asas single prosecution system,” ujarnya.

Hakim memerintahkan Jaksa untuk membebaskan Gazalba Saleh dari tahanan. Hakim menyatakan Jaksa KPK dapat menyatakan banding atas putusan tersebut.

“Menyatakan penuntutan dan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima,” kata Hakim Fahzal.

“Memerintahkan Terdakwa Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” pungkasnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan
Waduh…!!!, Uang Jema’at Gereja GBI CK-7 Dimasukan Kerugian KSP Indosurya
Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup
Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  
Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga
Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri
Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan
7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 06:44 WIB

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan

Kamis, 11 Juli 2024 - 17:21 WIB

Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:58 WIB

Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:00 WIB

Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:02 WIB

Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:53 WIB

Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:33 WIB

7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:55 WIB

Waduh…!!!, Kasus Senpi Ilegal Sudah Inkrah Barbuk-nya Kemana?

Berita Terbaru

Foto: Titik - Titik Lokasi Proyek

Seputar Bekasi

LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

Jumat, 12 Jul 2024 - 15:34 WIB

Foto: Kades Karang Rahayu Ino Herawati Saat Digiring Petugas Kejari Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa

Jumat, 12 Jul 2024 - 14:59 WIB

Foto: Ketua FKMPB Eko Setiawan Bersama Kepala Desa Sumber Jaya, Sofyan Hakim

Seputar Bekasi

FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:34 WIB