Pengamat Politik Samuel F Silaen: Menanti PDI Perjuangan Jadi Oposisi?

- Jurnalis

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. Foto: Samuel F Silaen & Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri

Ket. Foto: Samuel F Silaen & Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri

BERITA JAKARTA – Hari ini Partai pemenang Pemilu Legislatif DPR RI akan melaksanakan agenda pertemuan nasional yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan berlangsung di Jakarta mulai Jumat 24-26 Mei 2024.

Pertemuan ini menjadi sangat menarik untuk ditunggu publik kira-kira keputusan apa yang akan diambil terkait dengan kekalahan Pemilu Presiden 2024. Meski begitu, PDI-P masih bisa berbangga hati, karena masih bisa menang di Pemilu Legislatif DPR.

“Partai politik ini bener-bener mengalami turbulensi akibat cawe-cawe penguasa, meski tidak dapat dibuktikan secara faktual, namun dampaknya begitu mengguncang kebatinan internal Partai,” kata Silaen kepada Matafakta.com, Jumat (24/5/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun demikian dengan raihan kursi DPR yang masih bisa dipertahankan itu menandakan bahwa Partai kokoh berdiri berkah ideologi yang disemai disanubari pemilih. Ada yang bertanya keputusan besar apa yang hendak diambil lewat pertemuan Rakernas ke 5 ini.

Baca Juga :  Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

“Sesuatu yang sangat ditunggu publik ialah apakah PDI-P jadi oposisi? Atau malah tergiur dengan rayuan dan sedikit intimidasi penguasa lewat narasi yang disemburkan ke publik secara masif, bahkan sedikit mengancam Partai politik pemenang Pemilu Legislatif 2024 ini,” bebernya.

Masih kata Silaen, membaca teori monumental bangunan Trias Politica tentang pemisahan kekuasaan menurut John Locke, meskipun di Indonesia disebut sebagai pembagian kekuasaan, tapi bila merujuk teks aslinya maka yang bener itu adalah Pemisahan Kekuasaan.

“Ini diyakini sebagai kesalahan yang berakibat fatal, dalam konteks menyeluruh diberbagai cabang kekuasaan yang ada di Bangsa Indonesia ini. Jadi apapun dilakukan pembagian, termasuk adanya bagi- bagi komisi alias ‘presentasi’,” kritiknya.

John Locke, seorang filsuf dari Inggris mengatakan, pemisahan cabang kekuasaan adalah sebuah prinsip dimana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Tujuannya untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut.

Baca Juga :  Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?

“Lalu kemudian dikembangkan Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L’Esprit des Lois. Inilah rujukan yang harus dilakukan agar negara dapat menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya,” ucap Silaen.

Bagaimanapun juga demokrasi itu butuh kekuatan politik penyeimbang terhadap Pemerintah yang sedang berkuasa. Kekuasaan yang tidak dikontrol maka akan cenderung koruptif dalam menjalankan kekuasaannya.

“Bila kekuasaan politik tidak ada penyeimbang maka buat apa menganut konsep sistem demokrasi, rugi dong, kalau begitu, gantian saja,” sindir mantan fungsionaris DPP KNPI ini.

Alam demokrasi, tambah Silaen, akan mati jika partai politik yang kalah masuk ke pemerintahan, apalagi sampai paslon-nya juga ikut gabung, maka akan terjadi ‘patgulipat’ dalam menjalankan roda pemerintahannya.

“Akhirnya yang jadi korban atau dikorbankan adalah nasib rakyat banyak. Meskipun seribu alasan untuk membenarkan narasi atau diksi politik bahwa tidak perlu oposisi itu maka akhirnya akan ke laut dan tenggelam,” pungkasnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 111 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:09 WIB

Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:27 WIB

Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:28 WIB

Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB