Aktivis FM-D Nilai DPD-RI Cukup Sekali Saja di Pimpin LaNyalla Mattalitti

- Jurnalis

Jumat, 24 Mei 2024 - 09:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: LaNyalla Mattalitti

Foto: LaNyalla Mattalitti

BERITA JAKARTA – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI atau MPR RI For Papua mengundang Anggota DPD RI terpilih dan Penjabat (Pj) Gubernur se-tanah Papua periode 2024-2029, Jumat, (24/5/2024).

Namun hal tersebut, justru dianggap LaNyalla Mattalitti sebagai batu sandungannya untuk kembali memimpin lembaga DPD-RI untuk yang kedua kalinya.

LaNyalla dengan pernyataan tendensiusnya menilai ada aroma kepentingan pribadi orang per orang yang berambisi untuk menduduki jabatan pimpinan Parlemen di Senayan yang dikemas melalui acara tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sehingga, kata LaNyalla forum tersebut sepertinya akan menjadi medium konsolidasi untuk kepentingan pribadi-pribadi saja. Bahkan LaNyalla menuding acara tersebut dipaksakan melalui surat undangan dengan memasang lambang Lembaga Negara MPR RI.

Tapi, sambung LaNyalla, tertulis Forum Komunikasi MPR RI For Papua dan menyebut Ketua MPR, Bamsoet, Yorrys Raweyai Anggota DPD asal Papua telah melakukan pelanggaran Kode Etik, karena menggunakan simbol lambang MPR dalam undangan acara yang akan dilaksanakan tersebut .

Baca Juga :  Waduh…!!!, Uang Jema’at Gereja GBI CK-7 Dimasukan Kerugian KSP Indosurya

Sementara, Aktivis Front Majukan Daerah (FM-D), Heru Purwoko justru mencatat LaNyalla selama menjabat Ketua DPD seringkali memanfaatkan Lembaga Negara DPD-RI untuk kepentingan pribadinya seperti mengundang keruangannya bagi kelompok anti Pemerintah.

“Dengan kemasan seminar diskusi, keinginan maju sebagai Capres namun gagal total, karena tidak ada satupun Parpol yang mau menjadi kendaraanya, mengajukan gugatan ke MK terkait 0 persen, President Threeshold yang ditolak MK,” terang Heru.

Sikap, lanjut Heru yang ditujukan LaNyalla tidak menunjukan kenegarawannya dalam memimpin Lembaga Negara DPD-RI. Pihaknya menilai LaNyalla tidak ingin ada pihak yang menjadi pesaing  beratnya dalam menuju kursi DPD 1 Periode 2024-2029 .

Heru menyebut, MPR For Papua, adalah wadah resmi yang sudah mendapatkan Surat Keputusan pembentukan dari MPR RI sejak 2019, SK Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD Dapil Papua dan Papua Barat.

Baca Juga :  Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

“Pemerintah Pusat melalui Kemenko Polhukam juga telah menjadikan Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI For Papua sebagai mitra kerja strategis dalam membangun Papua dengan mengedepankan pendekatan humanis emosional kebangsaan,” jelas Heru.

Masih kata Heru, pertemuan yang akan mengundang Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 asal Papua adalah forum Legal yang baik untuk Negara, MPR For Papua bisa bergerak cepat menjadi bagian  dari mewujudkan Papua yang aman, damai, lebih memajukan  Papua dan sejalan dengan semangat Sila ke-5 Pancasila dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia .

“Front Majukan Daerah atau FM-D menaruh harapan kepada para Anggota DPD-RI terpilih Periode 2024-2029 untuk tidak lagi menjadikan LaNyalla sebagai Pimpinan DPD –RI. Sebaiknya para anggota DPD lebih memfokuskan memperkuat lembaga DPD dan saatnya berkolaborasi memajukan daerah tanpa dipimpin LaNyalla,” pungkas Heru. (Indra)

Berita Terkait

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan
Waduh…!!!, Uang Jema’at Gereja GBI CK-7 Dimasukan Kerugian KSP Indosurya
Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup
Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  
Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga
Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri
Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan
7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 06:44 WIB

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan

Kamis, 11 Juli 2024 - 17:21 WIB

Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:58 WIB

Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:00 WIB

Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:02 WIB

Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:53 WIB

Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:33 WIB

7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:55 WIB

Waduh…!!!, Kasus Senpi Ilegal Sudah Inkrah Barbuk-nya Kemana?

Berita Terbaru

Foto: Titik - Titik Lokasi Proyek

Seputar Bekasi

LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

Jumat, 12 Jul 2024 - 15:34 WIB

Foto: Kades Karang Rahayu Ino Herawati Saat Digiring Petugas Kejari Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa

Jumat, 12 Jul 2024 - 14:59 WIB

Foto: Ketua FKMPB Eko Setiawan Bersama Kepala Desa Sumber Jaya, Sofyan Hakim

Seputar Bekasi

FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:34 WIB