Kasus Mafia Tanah Marak, DPR RI Diminta Angket Kementrian ATR BPN

- Jurnalis

Senin, 20 Mei 2024 - 22:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Foto: Alvin Lim, SH, MH

BERITA JAKARTA – LQ Indonesia Law Firm merupakan Firma Hukum yang terkenal vokal. Kali ini mengomentari terkait mafia tanah yang semakin meraja rela di Indonesia, Senin (20/5/2024).

Megahnya gedung Kementerian dan fasilitas yang luar biasa diterima Menteri ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) namun dibalik itu semua ada banyak cerita duka dan tangis dari masyarakat yang menjadi korban kebengisan mafia tanah.

Kepada awak media, Ketua  LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim, SH, MH, menyatakan, miris melihat 79 tahun Kemerdekaan Indonesia namun faktanya masih banyak masyarakat yang dijajah oleh para mafia tanah. Para mafia tanah dibekingi oleh oknum-oknum Kementrian BPN ATR.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Baik ditingkat pusat maupun daerah. Bagaimana kita bicara pemberantas mafia tanah, namun oknum-oknum BPN masih dipelihara dan menerima gaji. Oknum itu disikat, bukan dipelihara dengan baik, jangan jadikan masyarakat jadi badut,” ucap Alvin.

Baca Juga :  Ini Kata Advokat Alvin Lim Soal Untung Rugi Tekhnik Short Selling

Bukan tanpa dasar, lanjut Alvin, dua kliennya di Tangerang Selatan dan di Kotamobagu menjadi korban mafia tanah dan sudah sangat lama dan hanya mendapat duka serta tangis karena ulah mafia tanah.

“Malah oknum BPN mendapat promosi, apakah masih layak kita bicara pemberantas mafia tanah,” ungkap Alvin.

Masih kata Alvin, dengan maraknya kasus mafia tanah di Indonesia ia mewakili LQ Indonesia Law Firm dengan tegas menyuarakan DPR RI sebagai pengawas dari Pemerintah untuk melakukan Angket terhadap Kementrian ATR BPN.

“Sudah terlalu nyaman oknum-oknum BPN ini. Maka dari itu, DPR RI harus berani untuk melakukan Angket terhadap Kementrian ATR BPN,” tegas Alvin

Baca Juga :  Lim Lie Ie Diberhentikan Secara Sepihak Tanpa Kompensasi

“Kami juga meminta  DPR untuk berani melakukan Angket terhadap Kementerian ATR BPN. Jangan terlalu banyak lah drama-drama lagi yang dipertontonkan kami butuh tindakan nyata lakukan hak Angket terhadap Kementerian ATR BPN,” tambahnya.

Kami mempertanyakan komitmen AHY terhadap pemberantasan mafia tanah, apakah betul dia berani untuk Kementrian yang dipimpinnya di Angket, jangan hanya lip Services saja.

“Maka dengan ini kami meminta DPR RI untuk melakukan Angket terhadap Kementrian ATR BPN agar mafia-mafia tanah ini bisa diberantas,” pungkas Alvin. (Indra)

 

LQ Indonesia Law Firm

LQ Indonesia Lawfirm sendiri berkantor pusat di Karawaci, Tangerang dengan Nomor Hotline 0817-4890-999 dan memiliki cabang di Jakarta Barat dengan Nomor Hotline 08111-534489.

Berita Terkait

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak
Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla
Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol
Asset Sitaan Raib, Oknum Brigjen Whisnu Hermawan di Adukan ke Presiden
Banding KPK Diterima, Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Diadili
Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang
Jauh Dari Target 80 Senator, Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI LaNyalla Dinilai Gagal
Penderita Kanker Warga Kabupaten Bekasi Harapkan Pemerintah Buat Rumah Singgah
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:28 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 09:54 WIB

Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Berita Terbaru

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:32 WIB

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Berita Utama

Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:09 WIB

Foto: Menkoinfo Budi Arie Setiadi (Kiri) dan Pakar Hukum, Abdul Fickar Hadjar (Kanan)

Berita Utama

Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol

Selasa, 25 Jun 2024 - 17:49 WIB