Kriminalisasi, Alvin Lim: Penetapan Tersangka Panji Gumilang Tak Sah!

- Jurnalis

Rabu, 8 Mei 2024 - 15:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Advokat Alvin Lim, SH, MH

Foto: Advokat Alvin Lim, SH, MH

BERITA JAKARTA – Sidang praperadilan penetapan tersangka pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (7/5/2024).

Sidang mengagendakan mendengar keterangan saksi dari pihak Panji yang menghadirkan sembilan saksi diantaranya empat saksi ahli dan lima saksi fakta.

Adapun saksi ahli yang dihadirkan yakni ahli TPPU Prof. (Asc) Ahmad Sofian, SH, MA, ahli UU ITE, Dr. Andi Widiatno Hummerson, SH, SKom, MH, ahli Hukum Pidana, Dr. Ermania Widjajanti SH, Mhum dan ahli Hukum Perdata, Dr. Subani, SH, MH.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seluruh kesaksian para ahli, dinilai menegaskan bahwa penetapan tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tidak sah.

“Kesaksian para ahli tadi sudah mematahkan penetapan tersangka yang tidak sah,” ujar Alvin Lim selaku Kuasa Hukum Panji Gumilang dari LQ Indonesia Law Firm usai sidang.

Baca Juga :  Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

“Ahli dengan jelas menyatakan seluruh proses penyelidikan, penyidikan serta penetapan tersangka itu dilakukan secara hukum formil,” tambahnya.

Menurut Alvin, penetapan tersangka Panji tak sah karena penyidik tak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Bahkan yang ngasih keterangan pers harusnya Kabareskrim atau Kapolri ini malah Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim,” ucapnya.

Selain itu, disebutkan tak ada mens rea atau niat jahat dari Panji Gumilang untuk melakukan TPPU.

“Nggak ada mens rea, mereka mempermasalahkan akta tanah yang pakai nama pengurus dan disebutkan oleh ahli itu bukanlah pidana,” tuturnya.

Karena, sambung Alvin, kalau pidana orang mau ambil atau nyolong dia nggak akan bilang ini bukan punya saya. Justru dia akan ambil dia jual.

“Dia akan mengakui itu punya dia. Jadi tidak adanya mens rea, pidana ini nggak ada. Nah itu yang tadi kami sudah buktikan di persidangan,” jelasnya.

Alvin pun menduga, ada kriminalisasi terhadap Panji. Sebab, penetapan tersangka dilakukan sebelum adanya alat bukti.

Baca Juga :  APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

“Ini dia dijadikan tersangka November 2023 alat buktinya, keterangan ahlinya baru diperiksa tanggal 2 April 2024, ketika kita gugat Praperadilan. Mana ada orang dijadikan tersangka dulu, saksi belakangan,” sindirnya.

Atas itu semua, Alvin meminta Pengadilan membatalkan penetapan tersangka Panji. Sebab selain bertentangan dengan hukum formil, ini demi memenuhi rasa keadilan.

“Apalagi ada para santri, ulama yang merupakan pengajar dan masyarakat sekitar yang bergantung terhadap pengelolaan Pesantren,” ungkapnya.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai benteng terakhir keadilan harus bisa memberikan keadilan masyarakat.

Kalau memang, tambah Alvin, penetapan tersangkanya dilakukan dengan cara melawan hukum, dia harus berani membatalkan penetapan tersangka tersebut.

“Uang ini untuk kepentingan masyarakat loh, santri-santri, ulama-ulama di Pesantren. Mereka nggak mikirin ke sana,” pungkasnya.

Adapun sidang Praperadilan Panji Gumilang akan kembali digelar esok hari. Agendanya, pihak Kepolisian menghadirkan saksi ahli. (Indra)

Berita Terkait

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk
Advokat Kondang Alvin Lim Buka Konsulting Keuangan Options Amerika
Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Berita ini 69 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 19:42 WIB

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Jumat, 19 Juli 2024 - 23:28 WIB

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:29 WIB

Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:19 WIB

Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:00 WIB

Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:59 WIB

Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:16 WIB

Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:55 WIB

Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

Berita Terbaru

Kejaksaan Negeri Blitar

Berita Daerah

Kado HBA, Kejari Blitar Rilis Capaian Kinerja

Senin, 22 Jul 2024 - 08:24 WIB

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Seputar Bekasi

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Minggu, 21 Jul 2024 - 23:59 WIB

Ilustrasi Judi Online

Berita Utama

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:42 WIB

Mahasiswa Universitas Bina Bangsa (UNIBA)

Berita Daerah

KKM UNIBA Kelompok 63 Gelar Pengobatan Gratis di Sukajadi Carita

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:16 WIB