Anak Buah AHY Diduga Mafia Tanah, Korban Eks Guru Besar IPB Minta Keadilan

- Jurnalis

Rabu, 8 Mei 2024 - 20:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Prof. Ing. Mokoginta Bersama LQ Indonesia Law Firm

Foto: Prof. Ing. Mokoginta Bersama LQ Indonesia Law Firm

BERITA JAKARTA – Mantan guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Ing. Mokoginta, bersama rombongan mendatangi Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Rabu (8/5/2024).

Kedatangan Prof. Ing. Mokoginta dengan pendampingan LQ Indonesia Law Firm untuk menuntut keadilan terkait kasus dugaan praktik mafia tanah yang menyerang lahan Ing Mokoginta dan keluarga seluas 1,7 hektare.

Kepada awak media, Advokat Fransiska yang menjadi pengacara Profesor Mokoginta menyampaikan keinginannya untuk melakukan audiensi dengan Menteri ATR-BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam rangka menanyakan surat balasan permintaan audiensi kami dengan Bapak Menteri AHY, terkait dengan kasus Prof. Ing. Mokoginta yang sudah dari tahun 2017 hendak kami selesaikan,” kata Fransiska.

Fransiska berharap agar pihaknya dapat mengadakan pertemuan dengan Menteri ATR-Kepala BPN AHY, karena kasus ini secara langsung berkaitan dengan instansi tersebut. Mereka percaya bahwa hanya AHY, sebagai pemimpin tertinggi yang mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat.

Baca Juga :  Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

“Terkait dengan hal itu, kami sangat memohon kepada Pak Menteri AHY agar kiranya memberikan waktu untuk bisa memberikan audiensi dengan klien kami. Terutama memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas obyek tanah klien kami,” ulasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum lain dari pihak Profesor Mokoginta, Nathaniel Hutagaol mengungkapkan, bahwa seorang anak buah dari AHY telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sedang dihadapi oleh kliennya.

“Kasus ini pertama kali dilaporkan ke polisi 7 tahun yang lalu dan awalnya ditangani oleh Polda Sulawesi Utara sebelum kemudian ditransfer ke Bareskrim Mabes Polri,” jelasnya.

“Yang menjadi tersangka tunggal perkara kami sementara oknum BPN yang informasinya akan diangkat menjadi Kepala Pertanahan di daerah Provinsi Sulawesi Utara yakni MW,” tambah Nathaniel.

Lebih lanjut, Nathaniel meminta agar AHY menon-aktifkan anak buahnya yang terlibat dalam kasus tersebut.

Selain itu, dia juga berharap bahwa MW yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dapat merasakan konsekuensi atas perbuatannya tersebut.

Baca Juga :  Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?

“Kami minta Kapolri dan Dir Tipidum agar menahan MW dan buka warkah 2567 agar perkara Prof Ing ini menjadi terang-benderang,” pungkasnya.

Kasus ini mencuat ke permukaan sebagai salah satu contoh dari permasalahan yang masih merajalela di Indonesia terkait dengan keberadaan mafia tanah dan praktik korupsi di sektor pertanahan.

Dengan adanya upaya penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban-korban seperti Profesor Ing. Mokoginta dan keluarganya serta menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

LQ Indonesia Law Firm, sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, menawarkan bantuan yang dapat diakses melalui berbagai saluran komunikasi.

Untuk wilayah Jakarta Barat, Anda dapat menghubungi Hotline di 0811-1534-489 dan untuk Tangerang 0817-9999-489. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan atau permintaan bantuan melalui email: [email protected].

Dengan berbagai opsi ini, LQ Indonesia Law Firm siap memberikan pelayanan yang terpercaya dan berkualitas bagi klien-klien mereka. (Indra)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 86 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:07 WIB

Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:22 WIB

Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:26 WIB

Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:08 WIB

Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:58 WIB

Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:49 WIB

Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:02 WIB

Muklis Manajemen PT. Antam Diperiksa Terkait Emas 109 Ton

Selasa, 16 Juli 2024 - 06:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Eks Pejabat Kemendagri Kasus BOT Pasar Cigasong Majalengka

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB