Wartawan Dihukum di PN Unaaha, Indra: Ngak Simak Pernyataan Dewan Pers

- Jurnalis

Minggu, 7 April 2024 - 13:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Indra Sukma (Ceo BeritaEkspres Group)

Foto: Indra Sukma (Ceo BeritaEkspres Group)

BERITA BEKASI – Peristiwa hukum yang menimpa seorang rekan wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam proses hukumnya juga menyinggung soal legalitas media yang belum terdaftar di Dewan Pers.

“Selain EL dikenakan UU ITE, dalam prosesnya juga menyinggung soal legalitas media yang sudah berbadan hukum namun mungkin belum terdaftar di Dewan Pers,” terang Indra Sukma selaku CEO Matafakta Media Pratama, Minggu (7/4/2024).

Kaitan hal itu, kata Indra, Aparat Penegak Hukum di Unaaha seharusnya menyimak keterangan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu pada online Tempo.co yang berjudul “Benarkah Perusahaan Media Tak Perlu Diverifikasi? Begini Kata Dewan Pers”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam keterangannya, lanjut Indra, Ninik Rahayu selaku Ketua Dewan Pers menyebut, bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 40 Tahun 1999, tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi Perusahaan Pers.

Baca Juga :  Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

“Setiap orang dapat mendirikan Perusahaan Pers dan menjalankan tugas Jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers,” ujar Ninik dalam pada Senin 27 Februri 2023 lalu.

Setiap perusahaan pers, lanjut dia, sepanjang memenuhi syarat berbadan Hukum Indonesia dan menjalankan tugas Jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai Perusahaan Pers meski belum terdata di Dewan Pers.

Hal ini, kata Ninik, diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sementara, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) UU Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata Perusahaan Pers.

“Pendataan Perusahaan Pers oleh Dewan Pers, tidak bisa disamakan dengan pendaftaran dan keduanya sangatlah berbeda,” jelas Ninik.

Baca Juga :  Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

Dijelaskannya, pelaksanaan tugas mendata perusahaan pers ditujukan untuk mengembangkan Kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers Nasional.

“Pendataan Perusahaan Pers merupakan stelsel pasif dan mandiri. Artinya, Perusahaan Pers yang berinisiatif untuk mengajukan diri agar diverifikasi atau didata oleh Dewan Pers sesuai aturan yang ada,” ulasnya.

Ketentuan mengenai pendataan Perusahaan Pers tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers.

Namun, Ninik menegaskan, Dewan Pers tidak dapat memaksa Perusahaan Pers untuk didata atau ikut verifikasi media.

“Pendataan Perusahaan Pers bertujuan untuk mewujudkan Perusahaan Pers yang kredibel, profesional, sehat, mandiri dan independen,” imbuhnya.

“Selain itu, tujuan lainnya adalah mewujudkan perlindungan pada Perusahaan Pers dan menginventarisasi Perusahaan Pers secara kuantitatf dan kualitatif,” pungkas Indra mengutif. (Dhendi)

Berita Terkait

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan
Waduh…!!!, Uang Jema’at Gereja GBI CK-7 Dimasukan Kerugian KSP Indosurya
Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup
Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  
Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga
Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri
Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan
7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan
Berita ini 98 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 06:44 WIB

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan

Kamis, 11 Juli 2024 - 17:21 WIB

Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:58 WIB

Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:00 WIB

Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:02 WIB

Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:53 WIB

Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:33 WIB

7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:55 WIB

Waduh…!!!, Kasus Senpi Ilegal Sudah Inkrah Barbuk-nya Kemana?

Berita Terbaru

Foto: Titik - Titik Lokasi Proyek

Seputar Bekasi

LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

Jumat, 12 Jul 2024 - 15:34 WIB

Foto: Kades Karang Rahayu Ino Herawati Saat Digiring Petugas Kejari Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa

Jumat, 12 Jul 2024 - 14:59 WIB

Foto: Ketua FKMPB Eko Setiawan Bersama Kepala Desa Sumber Jaya, Sofyan Hakim

Seputar Bekasi

FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:34 WIB