Indra Prihatin Peristiwa Hukum Wartawan Dipenjarakan di PN Unaaha Sultra

- Jurnalis

Sabtu, 6 April 2024 - 15:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

BERITA BEKASI – Viralnya sebuah video berdurasi 2,54 detik terkait putusan 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memancing reaksi berbagai pihak, terutama dari dunia pers, Sabtu (6/4/2024).

Salah satunya, CEO Matafakta Media Pratama (MMP), Indra Sukma yang prihatin adanya peristiwa hukum yang menimpa rekan media di Unaaha, Kabupaten Konawe yang dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau pencemaran nama baik.

“Link yang dibagikan melalui akun fecabook-nya itu sudah berbentuk sebuah produk berita media yang sudah dipublikasikan. Diera digital atau medsos biasa masyarakat saling berbagi informasi,” terang Indra, Jumat (5/4/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jika ada, kata Indra, pihak yang keberatan dengan pemberitaan yang tersebar yang sudah berbentuk dalam sebuah produk berita itu, silahkan layangkan somasi ke redaksi media yang menerbitkan atau ke Dewan Pers untuk dimintakan Hak Jawab.

“Kalau main langsung pidana baik terhadap wartawan maupun masyarakat memang Jaksa maupun Hakim sudah tahu bahwa link berita yang disebarkan itu merupakan berita produk hoks atau tidak benar?. Apakah sudah melalui pembuktian bahwa itu hoaks atau bukan?,” jelasnya.

Baca Juga :  Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Sementara, lanjut Indra, terkait legalitas media Undang-Undang (UU) Pers Nomor: 40 Tahun 1999 media haruslah berbadan hukum kalau sekarang berbentuk Persroan Terbatas (PT). Artinya media yang mengangkat pemberitaan itu sudah memiliki badan hukum.

“Kalau soal terdaftar atau terverifikasi Dewan Pers itu adalah salah satu upaya Dewan Pers untuk menertibkan media, termasuk Uji Kompetensi Wartawan atau UKW yang sifatnya terus berproses untuk berupaya memenuhi itu. Jadi kalau belum terpenuhi, bukan berarti illegal,” jelasnya.

Lebih jauh Indra mengatakan, banyak rekan-rekan journalist dilapangan yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun menggeluti profesi yang sudah menjadi jiwanya. Tak sedikit dari para rekan yang sudah kawakan mendirikan media terlebih lagi diera digital saat ini.

“Ya, karena memang sudah jiwanya. Artinya profesi ini sudah menjadi darah daging istilahnya. Namun membuka sebuah media memiliki tantangan tersendiri. Ditengah persaingan saat ini, tidak mudah mencari pemasukan untuk media sebagai pendompang operasionalnya,” ungkap Indra.

Baca Juga :  Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

Makanya, lanjut Indra, banyak rekan-rekan media yang jatoh bangun tapi terus berusaha untuk tetap menyumbang dan berkontribusi dalam menjaga pembangunan agar jauh dari perbuatan tercela seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN.

“Ya, hidupnya sudah dihabiskan diprofesi ini. Istilahnya, sudah mendarah daging. Meski begitu, kita tetap harus mendukung upaya Dewan Pers. Tapi, kalau Dewan Pers tidak mengakui media-media yang belum terdaftar ini yang jadi masalah. Sebab, semua berproses sehingga terjadi di PN Unaaha itu,” ulasnya.

Bahkan, tambah Indra, diera digital saat ini, berseliweran berbagai informasi yang diberikan masyarakat melalui media social (medsos) lebih dulu ketimbang pemberitaan para awak media dengan berbagai macam kemasan atau sajian seperti, Infoteiment, Podcast dan lain-lain, termasuk para artis dan presenter.

“Sementara sebagian pihak sibuk mau mengembiri untuk membatasi media dan mempenjarakan journalist atau wartawan. Itulah perkembangan jaman namun prosedur dan penegakkan hukum juga tetap jangan dikesampingkan setelah semua melewati pembuktian,” pungkasnya. (Hasrul)

Berita Terkait

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk
Advokat Kondang Alvin Lim Buka Konsulting Keuangan Options Amerika
Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Berita ini 80 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 19:42 WIB

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Jumat, 19 Juli 2024 - 23:28 WIB

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:29 WIB

Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:19 WIB

Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:00 WIB

Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:59 WIB

Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:16 WIB

Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:55 WIB

Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

Berita Terbaru

Kejaksaan Negeri Blitar

Berita Daerah

Kado HBA, Kejari Blitar Rilis Capaian Kinerja

Senin, 22 Jul 2024 - 08:24 WIB

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Seputar Bekasi

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Minggu, 21 Jul 2024 - 23:59 WIB

Ilustrasi Judi Online

Berita Utama

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:42 WIB

Mahasiswa Universitas Bina Bangsa (UNIBA)

Berita Daerah

KKM UNIBA Kelompok 63 Gelar Pengobatan Gratis di Sukajadi Carita

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:16 WIB