Melalui “Dugaan Korupsi di Kementan” Lonceng Runtuhnya Kesepahaman KPK-Polri

- Jurnalis

Kamis, 12 Oktober 2023 - 17:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua KPK, Firly Bahuri

Foto: Ketua KPK, Firly Bahuri

BERITA JAKARTA – Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan dan dalam perjalanannya, selalu saja ada desakan “sinergitas penegak hukum” terkait agenda pemberantasan korupsi.

Selain pemberantasan korupsi agar efektif, tetapi juga agar tidak tumpang tindih penanganan perkara korupsi antar penegak hukum dan bahkan kehadiran KPK diminta menghormati penegak hukum lainnya.

Meskipun UU TPK dan UU KPK memberikan wewenang bagi KPK untuk mensupervisi dan bahkan mengambil alih penanganan perkara yang diduga mandeg atau pertimbangan lainya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Itulah latar belakang historis dan sosiologis mengapa ada Nota Kesepahaman atau MoU antar KPK-Kejaksaan-Kepolisian,” terang Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, Kamis (12/10/2023).

Baca Juga :  Advokat Kondang Alvin Lim Buka Konsulting Keuangan Options Amerika

Kini, disaat KPK mengusut korupsi di Kementan, tiba-tiba Polda Metro Jaya mengusut dugaan yang dinarasikan sebagai pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penanganan Korupsi di Kementan.

“UU yang digunakan sama yakni, UU TPK. Keadaan ini bukanlah hal baru, termasuk sebelumnya Polda Metro Jaya juga menangani dugaan bocornya dokumen KPK disaat Dewan Pengawas KPK melakukan kerja pengawasannya. Ada apa KPK-Polda Metro Jaya?,” kata Hasanuddin.

Foto: Koordinator SIAGA 98: Hasanuddin

Dikatakan Hasanuddin, Simpul Aktivis Angkatan 1998 (SIAGA 98) melihat hal ini secara positif, bahwa sudah saatnya juga KPK melupakan Nota Kesepahaman kerjasama tersebut. Mulailah bergerak saling memeriksa.

Baca Juga :  Aspidsus Kejati DKI di Desak Tuntaskan Perkara Pemerasan dan Gratifikasi

“Sebab sejatinya KPK menjadi lembaga yang didirikan secara lex specialis untuk memberantas korupsi tidak hanya di penyelenggara negara melainkan juga korupsi penegakan hukum,” tegasnya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) penegak hukum semua harus diperiksa tuntas, karena KPK punya kewenangan untuk itu.

Jangan sampai, tambah Hasanuddin, LHKPN tidak wajar hanya terfokus pada beberapa pejabat di Kementerian Keuangan (Menkeu) semata serta mafia judi online serta dugaan tindak pidana lainnya.

“SIAGA 98 percaya kepada KPK secara institusional, bahwa dapat menuntaskan pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun ada pihak yang hendak meruntuhkan langit pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Aspidsus Kejati DKI di Desak Tuntaskan Perkara Pemerasan dan Gratifikasi
Waduh…!!!, Polisikan Direktur, Pemilik Perusahaan PT. NKLI Malah Tersangka
Ketua DPD-RI Lakukan Abuse OF Power untuk Legangkan Kekuasaan
Tampil Sebagai Komandan Upacara, Kejari Jakut Diapresiasi Rekan Sejawat
Advokat La Ode: Aturan yang Menjebak, Judi Online Dilegalkan?
Cerdas dan Berani, Pengamat: Jakarta Butuh Sosok Pemimpin Seperti Alvin Lim
Satu Tahun Tak Diadili, LP3HI Curiga Perkara Henry Surya Akan Daluarsa
Pertamakali, JPN Kejari Banjarbaru Gugat Hak Asuh Orangtua Kandung
Berita ini 4 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 23:27 WIB

Aspidsus Kejati DKI di Desak Tuntaskan Perkara Pemerasan dan Gratifikasi

Selasa, 23 Juli 2024 - 13:56 WIB

Waduh…!!!, Polisikan Direktur, Pemilik Perusahaan PT. NKLI Malah Tersangka

Selasa, 23 Juli 2024 - 00:26 WIB

Tampil Sebagai Komandan Upacara, Kejari Jakut Diapresiasi Rekan Sejawat

Selasa, 23 Juli 2024 - 00:14 WIB

Advokat La Ode: Aturan yang Menjebak, Judi Online Dilegalkan?

Senin, 22 Juli 2024 - 23:55 WIB

Cerdas dan Berani, Pengamat: Jakarta Butuh Sosok Pemimpin Seperti Alvin Lim

Senin, 22 Juli 2024 - 23:38 WIB

Satu Tahun Tak Diadili, LP3HI Curiga Perkara Henry Surya Akan Daluarsa

Senin, 22 Juli 2024 - 16:09 WIB

Pertamakali, JPN Kejari Banjarbaru Gugat Hak Asuh Orangtua Kandung

Senin, 22 Juli 2024 - 11:25 WIB

JNW Pertanyakan Integritas Jaksa Kejati DKI Dalam Penegakan Hukum

Berita Terbaru

Advokat La Ode Surya Alirman, SH

Megapolitan

Duet Anies & Kaesang di Pilkada DKI Jakarta 2024

Rabu, 24 Jul 2024 - 08:44 WIB

Program Unggulan Calon Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

26 Program Unggulan Calon Walikota Bekasi Tri Adhianto Disorot

Rabu, 24 Jul 2024 - 07:48 WIB

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kejari Kabupaten Bekasi Peringati Hari Bhakti Adhyaksa Ke-64

Selasa, 23 Jul 2024 - 18:54 WIB