BERITA BEKASI – Sikap Pj Bupati Bekasi tak sesuai dengan apa yang diucapkan para pendukung Dani Ramdan saat masuk periode ke-3 kembali memimpin Kabupaten Bekasi yang tidak masuk kedalam daftar ajuan calon dari DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kepada Matafakta.com, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB), Eko Setiawan mengatakan, layangan surat audensi terkait beberapa poin yang akan disampaikan FKMPB selaku masyarakat hingga kini belum direspon.
“Padahal beberapa poin yang akan kita sampaikan cukup penting mengenai asset daerah juga pendapatan daerah dalam bentuk PAD untuk Kabupaten Bekasi,” terang Eko kecewa, Jumat (6/10/2023).
Diungkapkan Eko, poin itu diantaranya persoalan Pasar Induk Cibitung, Pasar Cikarang, asset seluas 10.420 M2 milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang berlokasi dibelakang Pasar Baru, Duren Jaya, Kota Bekasi dan persoalan RSUD Kabupaten Bekasi.
“Kalau Pj Dani Ramdan betul-betul ingin membangun dan membenahi wilayah harusnya direspon, tapi kalau ada niatnya lain betah di Kabupaten Bekasi kita ngak tahu,” sindir Eko.
Jangan sampai, sambung Eko, FKMPB berprasangka buruk terhadap kinerja Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan terkait asset-aset Pemerintah Daerah yang bertahun-tahun diduga dikelola secara illegal yang cukup dengan pembayar upeti secara gelap.
“Jangan sampai kami FKMPB muncul prasangka buruk terhadap kinerja Pj Bupati Bekasi. Persoalan ini sangat penting ketimbang giat-giat seremonial-seremonial, tapi tidak berdampak positif bagi Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Eko mencontohkan, untuk aset Kabupaten Bekasi yang ada di Kota Bekasi seluas 10.420 M2 saat ini dimanfaatkan pedagang pasar tradisional lebih kurang 1000 lapak yang terdiri blok bangunan baru dan bangunan lama dengan kutipan Rp20 ribu perhari.
“Kalau Rp20 ribu aja perhari sudah Rp20 juta perhari. Itu disana blok baru ada yang dikutif sebesar Rp35 ribu perhari. Ini kita dapatkan hasil investigasi langsung kelapangan ke para pedagang,” ungkap Eko.
Daerah Kabupaten Bekasi, tambah Eko, tidak dalam keadaan baik-baik saja banyak persoalan yang semestinya diselesaikan, bukan hanya giat-giat seremonial tampak luar bagus padahal dalamnya banyak persoalan.
“Jadi kalau dibilang Pj Bupati Bekasi pemimpin yang sesuai harapan bingung juga saya yang mana maksudnya, karena masih banyak persoalan yang tidak satupun diselesaikan,” pungkas Eko. (Indra)
