AMPUH: Minta KPK, Mendagri dan KASN Monitor Rotasi Pejabat Jelang Tahun Politik

- Jurnalis

Rabu, 30 Agustus 2023 - 16:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Pelantikan Eselon II  dan Dewas Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi

Foto: Pelantikan Eselon II dan Dewas Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi

BERITA JAKARTA – Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperhatikan mutasi rotasi pejabat memasuki jelang tahun politik khususnya bakal calon Petahana.

“Keputusan dari calon Petahana rawan berafiliasi politik dengan menyiapkan pondasinya berkaitan dengan kembalinya maju mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah,” terang Sekjen AMPUH, Heru Purwoko menanggapi Matafakta.com, Rabu (30/8/2023).

Sesuai informasi, kata Heru, Walikota Bekasi yang baru dilantik tengah gencar melakukan rotasi mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi, termasuk di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Dirut dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot, Kota Bekasi.

“Masa jadi Walikota Definitif waktunya sebulanan, karena nanti cuti karena mau mencalonkan diri kembali menjadi Walikota Bekasi. Makanya langsung ngegas. Sekarang Eselon II nanti berikutnya kabarnya lanjut Eselon III dan IV,” ungkap Heru.

Heru mengatakan, meski tidak berprasangka buruk namun menurut informasi dan beberapa dari hasil pencarian informasi dan latarbelakang, semua rotasi mutasi yang dilakukan Kepala Daerah disinyalir gerbong pendukung jajaran ASN dan berlatarbelakang partai politik, termasuk keluarga dekat.

“Oleh karena itu, AMPUH minta Mendagri dan KASN bila perlu KPK ikut memantau rotasi mutasi di daerah khususnya Kepala Daerah yang bakal menjadi calon Petahana. Jangan sampai berimbas kepada kinerja dalam memberikan pelayanan masyarakat,” imbuhnya.

Baca Juga :  MAKI Layangkan Surat ke Presiden Prabowo Soal Pansel KPK Bentukan Jokowi

Heru menambahkan, hal ini umum dilakukan dan bukan hal yang baru bagi bakal calon Kepala Daerah yang Petahana atau Kepala Daerah yang kembali maju mencalonkan diri, sehingga jika dibiarkan akan menghasilkan konflik kepentingan yang berimbas kepada pelayanan masyarakat.

“Ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian atau Lembaga terkait agar Pemilu menghasilan para pemimpin yang betul-betul bisa menjadi harapan masyarakat. Begitu juga penempatan calon PJ nantinya,” pungkasnya. (Dhendi)

Berita Terkait

Selamat Atas Dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029
MAKI Layangkan Surat ke Presiden Prabowo Soal Pansel KPK Bentukan Jokowi
Laporan Masyarakat Mandek, LQ Pertanyakan Anggaran Polri
Ketua JNW Apresiasi Pidato Pertama Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto
MAKI: Hasil Pansel KPK Bentukan Jokowi Cukup di Arsip DPR
Jaksa Agung Dilaporkan ke KPK Soal Penggunaan Ijazah S3
Kabinet Prabowo Dibawah Bayang-Bayang Jokowi Digelayuti Awan Gelap
2 Tahun Sudah, LP Koperasi Lima Garuda di PMJ Belum Ada Titik Terang
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 22 Oktober 2024 - 19:18 WIB

Selamat Atas Dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 - 10:27 WIB

MAKI Layangkan Surat ke Presiden Prabowo Soal Pansel KPK Bentukan Jokowi

Senin, 21 Oktober 2024 - 14:34 WIB

Laporan Masyarakat Mandek, LQ Pertanyakan Anggaran Polri

Minggu, 20 Oktober 2024 - 11:50 WIB

Ketua JNW Apresiasi Pidato Pertama Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto

Minggu, 20 Oktober 2024 - 09:06 WIB

MAKI: Hasil Pansel KPK Bentukan Jokowi Cukup di Arsip DPR

Berita Terbaru

Foto: Advokat Alvin Lim

Berita Utama

Selamat Atas Dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

Selasa, 22 Okt 2024 - 19:18 WIB

Foto: Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Seputar Bekasi

Polemik Parkir, Pj Walikota Bekasi: PTMP Harus Pintar Mendudukan Diri

Selasa, 22 Okt 2024 - 19:01 WIB

Foto: Dr. Dani Ramdan

Seputar Bekasi

Mahasiswi Pelita Bangsa Apresiasi Paparan Dialog Publik Dani Ramdan

Selasa, 22 Okt 2024 - 16:34 WIB

Foto: Kantor Desa Sumberjaya & Program Pemanfaatan Lahan Kosong

Seputar Bekasi

Sedot Ratusan Juta, JNW Soroti Program Ketapang Desa Sumberjaya

Selasa, 22 Okt 2024 - 12:48 WIB