BERITA BEKASI – Viral raning teks di Asrama Haji Embarkasi Jabar, Bekasi saat Plt Walikota Tri Adhianto melepas kloter pertama jemaah haji. “Plt Walikota Bekasi Bobrok”, begitu bunyi raning teks dan langsung membuat geger semua orang yang melihat.
Menurut Didit Susilo Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik, kejadian tersebut tidak pantas dan tidak etis karena memanfaatkan kelemahan di tempat ibadah untuk tujuan politis.
“Tidak etis dan melanggar norma. Ini tempat sakral para jamaah haji yang mau melaksanakan ibadah haji sebagai titip pemberangkatan. Masa masih diplintir untuk kepentingan politik. Apalagi ruang demokrasi dan kritis publik tidak pernah dihambat dan terbuka lebar. Tinggal yang dikritik peka atau tidak atau minimal bahan evaluasi,” terangnya.
Dijelaskannya, selama ruang demokrasi di Kota Bekasi terbuka termasuk demo penyampaian aspirasi tidak dihambat, kurang pantas memanfaatkan tempat ibadah untuk tujuan politis.
“Ruang demokrasi harus dibuka lebar sesuai UU, penyampaian pendapat di muka umum juga perlu didengar sebagai representasi jalannya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Tapi tetap harus dalam koridor tidak kebablasan sehingga menerjang demokrasi itu sendiri dan terjadi pemaksaan kehendak, ” jelasnya.
Dikatakannya, personal yang menjadi sasaran protes perlu mengevaluasi diri, intropeksi, tabayun dan menjadi kritik untuk iklas bekerja lebih baik. Dalam jalannya kepemimpinan perlu mendengar suara akar rumput dan menjadikan obat agar jalannya kepemimpinan tetap terkontrol oleh publik. “Ya jadikan saja evaluasi, jangan budeg dan bodo nanan”.
Namun kepemimpinan juga harus terus jalan dengan koridor yang benar, meski setiap Kepala Daerah memiliki tujuan politik ikut kontestasi Pilkada 2024 mendatang.
“Itu para Capres tiap hari dibully justru elektabilitasnya terus naik. Tunjukkan saja kinerja yang baik dan tidak gampang baperan, ” pungkas Didit. (Edo)
