Banyak Terjerat Kasus, Raja Sapta Oktohari Sudah Tak Layak Jadi Ketua KOI

- Jurnalis

Sabtu, 15 April 2023 - 13:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Komjen Pol (Purn) Oegroseno (kiri) dan Raja Sapta Oktohari (Kanan)

Foto: Komjen Pol (Purn) Oegroseno (kiri) dan Raja Sapta Oktohari (Kanan)

“LQ Indonesia Law Firm Sambut Baik Oegroseno Ajukan Jadi Calon Ketua KOI Gantikan Raja Sapta Oktohari”

BERITA JAKARTA – Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengumumkan akan maju sebagai calon Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Kesiapan Oegroseno untuk maju sebagai calon Ketua Umum KOI dilandasi keinginan kuat untuk menjadikan KOI lebih baik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi Saya ingin menjadikan KOI itu rumah kita bersama, tidak ada yang harus ekslusif,” kata Oegroseno dalam rilis yang diterima media.

“Semua cabang olahraga (cabor) yang menjadi anggota KOI punya hak dan kewajiban yang sama,” tambah dia.

Mantan Wakapolri itu menilai bahwa KOI mempunyai peran penting dan sebagai representasi International Olympic Committe (IOC).

Menanggapi hal tersebut, LQ Indonesia Law Firm menyambut baik kabar bahwa Raja Sapta Oktohari (RSO) bisa digantikan oleh Ketua KOI yang baru.

Baca Juga :  Sidang Korupsi DJKA Muncul Galangan Dana Dukungan Pilpres 2019   

“Agar RSO bisa fokus menjalani proses hukum di kepolisian, karena RSO sudah dilaporkan oleh banyak korbannya,” terang Kadiv Humas LQ Indonesia Law Firm, Bambang Hartono, SH, MH, Sabtu (15/4/2023).

“Kasus-kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang PT. Mahkota dan OSO Sekuritas dengan kerugian sekitar Rp7 triliun,” sambung Bambang.

Bambang melanjutkan bahwa selama ini dalam proses penyidikan RSO selalu beralasan tidak bisa hadir dan mempersulit penyidikan dengan mengunakan Jabatan KOI sebagai alasan kesibukannya.

“Biarkan RSO turun dan digantikan saja, apalagi sangat tidak pantas seorang terlapor kasus investasi bodong menjalankan tugas negara,” sindir Bambang.

“Ngurus perusahaan Mahkota saja ngak becus hingga gagal bayar triliunan, apalagi mengurus Olimpiade. Babak belur nanti olah raga di Indonesia,” tambah Bambang.

Baca Juga :  Tata Kelola Kawasan Hutan Negera, Kemenhut Diminta Gandeng Kejaksaan

Diketahui bahwa RSO anak dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), belum lama ini terjerat berbagai kasus gagal bayar, PKPU hingga penipuan ribuan korbannya.

Tak selesai sampai disitu, bahkan Kuasa Hukum RSO, Natalia Rusli juga sudah ditahan kepolisian, karena praktek menipu dan menggelapakan uang kliennya.

“Lingkaran RSO tidak ada yang benar dan lurus, Kuasa Hukumnya saja sempat DPO dan kini ditahan,” ungkap Bambang.

Bahkan, kata Bambang, ada indikasi ketika DPO Kuasa hukum RSO, Natalia Rusli disembunyikan di rumah RSO. Cara-cara dan lingkaran RSO ini selalu bermasalah dan tidak bisa dijadikan teladan.

“Kami sangat dukung penggantian RSO dengan Oegroseno, agar RSO bisa bertanggung jawab dan segera di jadikan tersangka pidana penipuan,” pungkas Bambang. (Indra)

Berita Terkait

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial
Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas
Jaksa Agung Tutup Rakernas Kejaksaan RI
Soal Saldo e-Money, KOPAJA Minta APH Audit TransJakarta
Sidang Korupsi DJKA Muncul Galangan Dana Dukungan Pilpres 2019   
Tata Kelola Kawasan Hutan Negera, Kemenhut Diminta Gandeng Kejaksaan
Tahun 2025 Momentum Prabowo-Gibran Hukum Menjadi Penglima
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:39 WIB

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:39 WIB

Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:27 WIB

Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas

Kamis, 16 Januari 2025 - 17:04 WIB

Jaksa Agung Tutup Rakernas Kejaksaan RI

Kamis, 16 Januari 2025 - 16:54 WIB

Soal Saldo e-Money, KOPAJA Minta APH Audit TransJakarta

Berita Terbaru

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman

Megapolitan

Tilang Elektronik Bakal Dikirim ke WhatsApp, Begini Penjelasannya

Jumat, 17 Jan 2025 - 20:54 WIB

LQ Indonesia Law Firm

Berita Utama

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Jumat, 17 Jan 2025 - 19:39 WIB