Patricia Gouw: Hallo Presiden Dimana? Masa Penjahat 106 Triliun Dilepaskan dan Pengacara Alvin Lim Bela Para Korban Dikriminalisasi?
BERITA JAKARTA – Pocong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang sebelumnya pernah berunjuk rasa di bulan Februari 2021, sekitar 2 tahun lalu akan kembali berunjuk rasa atas vonis lepasnya Henry Surya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang dinilai telah mencederai nilai keadilan di depan Gedung Mahkamah Agung (MA).
Salah satu korban KSP Indosurya, artis dan model Patricia Gouw dalam wawancara di Insert TV menyampaikan bagaimana keadilan di Indonesia. “Masa Penjahat 106 Triliun di lepaskan, justru pengacara saya, Alvin Lin yang vokal membela para korban KSP Indosurya di kriminalisasi dan ditahan. Hallooo, Presiden dimana? Hukum dimana?“
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Februari 2021, para pocong yang demo depan Istana Presiden berhasil mendorong Pemerintah sehingga kepolisian tidak lama menahan tersangka Henry Surya. Kini para pocong KSP Indosurya yang kecewa kembali bangkit dari kubur dan ingin menyampaikan pesan kepada Ketua Makhamah Agung agar tegakkan keadilan.
Kepada Matafakta.com, Kadiv Humas LQ Indonesia Law Firm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH menyampaikan, aksi pocong di MA, ini adalah simbolik karena beberapa korban KSP Indosurya sampai meninggal karena stress dan kehabisan biaya berobat.
“Peringatan untuk Ketua MA bahwa Hakim suatu saat akan mati dan diadili, sehingga dalam memutus selayaknya memperhatikan nilai keadilan, kebajikan dan bukan karena dugaan gratifikasi oknum penjahat,” tegas Bambang, Senin (30/1/2023).
Dikatakan Bambang, pocong KSP Indosurya turun ke MA adalah ungkapan emosi masyarakat, agar Pemerintah segera menindak mafia hukum. Masa penjahat lepas dan Ketua Advokat LQ Indonesia Law Firm yang mati-matian berjuang membela para korban KSP Indosurya justru dikriminalisasi 4,5 tahun, dimana keadilan?.
“Kekecewaan para korban KSP Indosurya dan Kuasa Hukum para korban sangat mendalam. Pemerintah dianggap abai dan lalai dalam pembiaran pertunjukkan ketidak adilan,” jelasnya.
Bambang mengungkapkan, modus lepasnya Henry Surya terlihat dari kejanggalan penanganan kasus KSP Indosurya. Pertama, adanya modus P-19 mati dalam petunjuk Jaksa kepada Bareskrim Polri yang mustahil bisa dipenuhi penyidik.
Kedua, sambung Bambang, adalah disidangkannya perkara nebis in idem (Orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim) yang gigih bersuara oleh Jaksa yang sama dengan kasus KSP Indosurya yaitu Syahnan Tanjung.
Ketiga adalah adanya aset hilang yang sudah disita kepolisian namun tidak muncul dalam dakwaan seperti uang 30 juta dollar USD di London yang pernah di release Dirtipideksus Brigjen Whisnu Hermawan.
Apakah uang dan aset hilang tersebut diduga jadi gratifikasi lepasnya Henry Surya? KPK dan Mahfud MD harus bentuk tim untuk selidiki kejanggalan ini. Presiden dimana? Jangan cuma plonga plongo dan bangun dinasti politik keturunannya sementara penegakan hukum bobrok.
“Ingat tugas Presiden Jokowi belum selesai hingga 2024. Jangan alasan tidak boleh intervensi. Jika Presiden panglima hukum tertinggi tidak intervensi lalu siapa? Masa masyarakat harus main hakim sendiri?,” ujar Angel salah satu korban KSP Indosurya kesal ikut menambahkan.
Bambang meminta para pegiat keadilan, para tokoh masyarakat, para korban Investasi bodong dan masyarakat yang terbeban dan mau ikut bisa berpartisipasi dalam acara aksi unjuk rasa di depan MA. Kamis, 2 Februari 2023 yang akan dihadiri oleh para youtuber, wartawan, puluhan pengacara dan korban investasi bodong.
Tanggungjawab setiap warga negara untuk berperang melawan ketidakadilan dan mafia hukum, Presiden sudah tidak mampu. Maka masyarakat wajib berteriak dan menyuarakan aspirasinya. Jika abai, suatu saat anda dan keluarga juga akan jadi korban mafia hukum.
“Mari ikut turun berorasi dan menyuarakan keadilan. Bisa hubungi Vivi dari LQ Indonesia Law Firm di 0877-8659-6102 by WA untuk info lebih lanjut,” pungkas Bambang. (Sofyan)
LQ Indonesia Law Firm
LQ Indonesia Lawfirm memiliki 4 cabang di Indonesia antara lain di kota Jakarta Pusat, Tangerang, Jakarta Barat dan Surabaya dengan jumlah rekanan kurang lebih 50 lawyer berkualitas.
LQ Indonesia Lawfirm memiliki expertise di bidang pidana, ekonomi, keuangan, perbankan dan korporasi.
LQ dapat dihubungi di 0817-489-0999 Tangerang, 0818-0489-0999 Jakarta Pusat, 0817-9999-489 Jakarta Barat dan 0818-0454-4489 Surabaya.
