Para Korban PT. Mahkota dan Oso Sekuritas Minta RSO Segera di Copot

- Jurnalis

Sabtu, 22 Januari 2022 - 19:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LQ Indonesia Law Firm Bersama Korban Investasi

LQ Indonesia Law Firm Bersama Korban Investasi

BERITA JAKARTA – Para korban investasi PT. Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau melihat rasa keadilan dan mencopot Raja Sapta Oktohari (RSO) dari jabatannya sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

“Bagaimana seseorang yang 6 kali mangkir dari panggilan polisi, menjadi Ketua KOI. Selalu alasan sibuk kerjaan jadi tidak ada waktu untuk menghadiri panggilan Polisi.,” tegas korban, Sabtu (22/1/2022).

Oleh karena itu, para korban sekali lagi berharap kepada Presiden Jokowi agar segera mencopot Raja Sapta Oktohari dari Ketua KOI agar RSO bisa ada waktu untuk taat undang-undang memenuhi panggilan polisi.

“Jangan sampai jadi polemik atau skandal negara yang memalukan reputasi Negara Indonesia, dimana seorang pejabat berlindung di balik jabatannya untuk menghindari kasus hukum,” sindir para korban.

Terlapor Raja Sapta Oktohari Naik ke Penyidikan

Seperti diketahui, Raja Sapta Oktohari saat ini menduduki posisi Ketua KOI yang sudah 6 kali mangkir dalam tahap penyelidikan dan sebagai mantan Dirut PT. MPIP yang gagal bayar kurang lebih senilai Rp6,7 triliun.

Hanya dalam waktu beberapa bulan setelah RSO mengajak para investor memasukkan uang mereka ke PT. Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) dengan iming-iming bunga dan dividen yang tiba-tiba gagal bayar.

Terlebih lagi, gaya hidup RSO yang naek yacht dan Private Jet di pamerkan di media sosial mengusik rasa keadilan masyarakat terutama korban PT. Mahkota yang saat ini hidup menderita kehilangan dana Investasinya.

“Melihat gaya hidup RSO yang pamer kemewahan, jelas tidak mencerminkan perilaku pejabat negara yang etis. Apalagi kalo pejabat tersebut diduga mengemplang dana masyarakat senilai Rp6 triliun,” sindir para korban.

Presiden Jokowi diharapkan memiliki hati dan melihat rasa keadilan masyarakat dan mencopot pejabat negara yang menunjukkan gaya hidup hedon dan angkuh di Sosmed sehingga mengusik rakyat yang saat pandemik ini sedang hidup prihatin.

“Apalagi kalo para korban yang hidupnya jadi susah karena PT. Mahkota yang pastinya sangat tidak pantas bergaya dan hidup mewah seperti itu diatas penderitaan orang. Semoga Bapak Presiden mendengar jeritan kami,” pungkas korban. (Sofyan)

Berita Terkait

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan
Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan
Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar
Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
Kasus WC Sultan Beny Sugiarto Saksi Ijon Proyek Mengantung di KPK
Akankah Eks Menpora Dito Bakal Bongkar Patgulipat Perkara Kouta Haji?

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 19:20 WIB

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 September 2026 - 18:41 WIB

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Senin, 14 September 2026 - 21:37 WIB

Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan

Senin, 14 September 2026 - 16:33 WIB

Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar

Jumat, 11 September 2026 - 11:40 WIB

Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi

Berita Terbaru

Tim-9 Kejaksaan Agung

Berita Utama

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 Sep 2026 - 19:20 WIB

Photo: Gedung KPK

Berita Utama

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Selasa, 15 Sep 2026 - 18:41 WIB

Photo: Atlit Bowling Kabupaten Sukabumi

Olahraga

Cabor Bowling Kabupaten Sukabumi Targetkan Raih Medali Emas

Selasa, 15 Sep 2026 - 09:47 WIB