Kuasa Hukum Sebut KPK Jerat Walikota Bekasi Dengan Konstruksi Premature

- Jurnalis

Senin, 17 Januari 2022 - 09:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Naufal Al Rasyid, SH, MH

Naufal Al Rasyid, SH, MH

BERITA BEKASI – Naufal Al Rasyid, SH, MH, selaku Kuasa Hukum Walikota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi (RE) menyebut bahwa pasal yang disangkakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kliennya dinilai sebagai konstruksi premature dan tidak tuntas.

“Makanya kan sampai sekarang KPK masih terus melakukan pemeriksaan saksi. RE ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ dan Lelang Jabatan,” terang Naufal saat dihubungi Matafakta.com, Senin (17/1/2022).

Dikatakan Naufal, pasal yang disangkakan yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.

“Saya menilai, pasal – pasal yang dikenakan penyidik KPK tersebut analisis alat bukti yang tidak tuntas. Kalau kita sebut Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b maka itu adalah suap. Sedangkan Pasal 12 huruf b adalah gratifikasi,” jelasnya.

Jadi kita melihat, sambung Naufal, terhadap duanya bentuk korupsi yang disangkakan KPK kepada RE, maka kita menilai suap. Untuk objek pergantian yang di Rawalumbu itu sebetulnya sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri,” ungkap Naufal.

Selain itu, lanjut Naufal, bahwa untuk suap objek Folder Air tersebut sudah dibawah harga pasar. Sehingga jika diartikan sebagai suap yang dilakukan dalam jabatan atau kekuasan itu tidak terjadi, karena dibawah harga pasaran.

Baca Juga :  Pengamat: Menanti Keputusan MK Ekstra Ordinary White Crime Kekuasaan

Naufal juga menyinggung soal istilah sumbangan Masjid dia menyatakan hal itu adalah stigma yang bukan hukum. Pasalnya sumbangan Masjid jika Masjidnya ada ada kan bukan bahasa hukum.

“Itu gimana ya, stigma yang bukan hukum. Sumbangan Masjid itu jika Masjidnya ada gimana. Jadi sudahlah kita kembalikan ke proses hukumnya saja. Inikan namanya positifisme yang dibangun KPK ini,” sindirnya.

Soal dugaan gratifikasi, tambah Naufal, kalaupun ada gratifikasi dilakukan. Maka tidak bisa dia melakukan pemaksaan kesimpulan dalam penalaran hukum. Jika ada gratifikasi di Pasal 12 ayat B besar tidak boleh. Dia harus masuk dulu di Pasal 12, C Besar ayat 2.

“Kalau Lelang Jabatan dipersoalkan itu mah saya pikir bukan OTT, itu pidana umum,” pungkas Naufal. (Edo)

Berita Terkait

Tak Profesional, Alvin Lim Laporkan Penyidik Dirtipideksus Mabes Polri
LQ Indonesia Law Firm Bakal Gelar Aksi Dengan Korban Net-89 dan Indosurya
Pengamat: Menanti Keputusan MK Ekstra Ordinary White Crime Kekuasaan
Masyarakat Gerbek Markas Judi di Semarang, Alvin Lim: Kemana Polisi?
Tagih Hutang Rp104 Miliar, Keluarga Cendana Digugat Perusahaan Singapura
Ini Kata Alvin Lim Soal RBT Tak Tersentuh Kejagung Dalam Kasus 271 Triliun
Emas Naik, Alvin Lim Bongkar Efek Kenaikan Saham “Wall Street” di Indonesia
Fenomena Oknum Jaksa Kejati DKI Jakarta Enggan Bersidang
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 15:40 WIB

Agenda Sidang Tak Jelas, Ruang Ali Said PN Jakpus Disesaki Pengunjung

Kamis, 18 April 2024 - 14:17 WIB

Jadwal Sidang Tak Menentu, Pencari Keadilan di PN Jakpus Kecewa

Kamis, 18 April 2024 - 11:13 WIB

Selama 3 Bulan, Kejati Jateng Berhasil Eksekusi 5 DPO Korupsi  

Jumat, 5 April 2024 - 20:51 WIB

Quotient TV Bahas Mafia Tanah, Alvin Lim: Kasus Perdata Berubah Jadi Pidana

Kamis, 4 April 2024 - 16:31 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Jadi Saksi Sengketa Pemilu 2024 di MK

Kamis, 4 April 2024 - 11:58 WIB

Tipikor Kupang Vonis Bebas 4 Terdakwa Pemanfaatan Aset Pemprov NTT

Rabu, 3 April 2024 - 23:49 WIB

Banyak Kejanggalan, Kuasa Hukum Optimis Kliennya Dibebaskan Majelis Hakim

Rabu, 3 April 2024 - 11:49 WIB

Jaksa Hadirkan Saksi Kepolisian Saat Ditanya Prosedur Saksi Membisu

Berita Terbaru

Jumat 19 April 2024, Sejumlah LSM dan Ormas Menyatakan Sikap Dukung Dani Ramdan Kembali Jabat Pj Bupati Bekasi

Seputar Bekasi

Eskalasi Menguat, Pro dan Kontra Pj Bupati Bekasi Bermunculan

Jumat, 19 Apr 2024 - 14:48 WIB

RIBUT Dukung Sri Untari Bisowarno

Berita Daerah

RIBUT Dukung Sri Untari Bisowarno di Pilgub Jatim Periode 2024-2029

Jumat, 19 Apr 2024 - 12:54 WIB