Kader Golkar Kota Bekasi Geram Banner Nofel Saleh Hilabi Terpampang

- Jurnalis

Senin, 10 Januari 2022 - 19:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MPC PP Kota Bekasi: Ariyes Budiman

Ketua MPC PP Kota Bekasi: Ariyes Budiman

BERITA BEKASI – Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota, Rahmat Effendi, terlihat Kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi, terpasang spanduk Nofel Saleh Hilabi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat.

Hal tersebut, membuat sejumlah kader Partai Golkar Kota Bekasi geram dan berkumpul dilokasi Gedung lama Kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk menurunkan spanduk tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Bekasi, Ariyes Budiman mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar harus turun tangan menyelesaikan konflik internal Partai Golkar Kota Bekasi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

“Kalau sudah begini DPP Partai Golkar harusnya turun tangan menyelesaikan konflik internal Golkar Kota Bekasi, sehingga tidak terus membuat kegaduhan di Kota Bekasi yang sebelumnya kondusif aman dan nyaman disini,” tegasnya kepada Matafakta.com, Senin (10/1/2022).

Padahal, sambung Ariyes, persoalan kedua belah pihak atau kubu sebenarnya public sudah mengetahui dari pemberitaan – pemberitaan bahwa yang mendapatkan SK resmi dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat adalah, Ade Puspitasari yang tak lain putri dari Rahmat Effendi.

“Ya, suka tidak suka kalau kita berpikir dewasa dan demi kepentingan Partai Golkar kedepan khususnya di Kota Bekasi harusnya menerima, sehingga tidak terjadi perpecahan dan kegaduhan di Kota Bekasi karena urusan pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi,” jelas Ariyes.

Baca Juga :  Modus Proyek PL, Celah Oknum Petinggi Kejagung Untuk Korupsi

Dirinya, tambah Ariyes, bukan mencampuri urusan politik Partai atau memiliki kepentingan, tapi selaku sosial control masyarakat Ormas PP Kota Bekasi merasa memiliki peran untuk menjaga dan sama-sama membangun Kota Bekasi yang kondusif tanpa kegaduhan yang berpotensi memicu konflik ditengah masyarakat.

“Saya tidak membela sana sini, tapi kan sudah jelas siapa yang di SK-kan, kenapa lagi harus ngotot atau ribut yang kalau dibiarkan akan berpotensi memicu konflik ditengah masyarakat yang masing-masing saling membela. Berpikir dewasa lah,” pungkasnya. (Edo)

Berita Terkait

Membongkar Dugaan Korupsi Alat Intelijen di Kejaksaan Agung
Keterpilihan Pimpinan KPK Gambaran Buruk Independensi Penegakan Hukum
Publik Meragukan Proyek Intelijen Kejagung
Dugaan Proyek “Dagelan” Intelijen di Kejaksaan Agung
Modus Proyek PL, Celah Oknum Petinggi Kejagung Untuk Korupsi
Miris…!!!, Kantor Pemenang Tender Ratusan Miliar Kejagung Tak Punya Karyawan
Netralitas Pemerintah Pada Pilkada 2024 di Jawa Tengah
LQ: Jangan Jadikan Drs. Hijanto Fanardy Menjadi Pengemis Keadilan
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 22 November 2024 - 22:49 WIB

Membongkar Dugaan Korupsi Alat Intelijen di Kejaksaan Agung

Jumat, 22 November 2024 - 09:03 WIB

Keterpilihan Pimpinan KPK Gambaran Buruk Independensi Penegakan Hukum

Jumat, 22 November 2024 - 08:33 WIB

Publik Meragukan Proyek Intelijen Kejagung

Kamis, 21 November 2024 - 09:55 WIB

Dugaan Proyek “Dagelan” Intelijen di Kejaksaan Agung

Rabu, 20 November 2024 - 08:16 WIB

Modus Proyek PL, Celah Oknum Petinggi Kejagung Untuk Korupsi

Berita Terbaru

Paslon Nomor Urut 03, Tri Adhianto-Haris Bobihoe

Seputar Bekasi

LSI Rilis Survey Dimasa Tenang, AMPUH: Bawaslu Kota Bekasi Jangan Diam

Senin, 25 Nov 2024 - 13:23 WIB

Duet Heri Koswara-Sholihin di Pilkada Kota Bekasi 2024

Seputar Bekasi

Diterpa Isue Miring Tak Pengaruhi Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin

Sabtu, 23 Nov 2024 - 21:35 WIB