Soal Gagal Kosolidasi, Syafrudin: Harusnya Plt. DPD Golkar Kota Bekasi Bersikap Arif

- Jurnalis

Sabtu, 1 Mei 2021 - 19:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kader Golkar Kota Bekasi: Syafrudin, SIP

Kader Golkar Kota Bekasi: Syafrudin, SIP

BERITA BEKASI – Kader Golkar Kota Bekasi Syafrudin, SIP mengatakan, Plt DPD Golkar Kota Bekasi, Aria Giri Naya, tidak sepatutnya berprasangka buruk terkait gagalnya Rapat Silaturahmi dan Konsolidasi yang berlangsung di Hotel Aston Imperial, Kota Bekasi, Jumat (30/3/2021) kemarin.

Menurut Syafrudin, Satpol PP Kota Bekasi, hanyalah menjalankan tugasnya selaku aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) dimassa pandemi virus Corona atau Covid-19, khususnya di Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Kalau sampai tidak bisa terlaksana itu artinya berkaitan dengan aturan Protokol Kesehatan atau Prokes dimassa pandemi dan tidak peduli siapapun yang punya acara. Ingat kata Presiden Jokowi, kesalamatan rakyat diatas segalanya,” kata Syafrudin menanggapi Matafakta.com, Sabtu (1/5/2021).

Kalau sekarang, kata Syafrudin, Walikota Bekasi tertuding atas gagalnya acara Rapat Silaturahmi dan Konsolidasi Plt. DPD Golkar Kota Bekasi yang kini dijabat, Aria Giri Naya. Tapi, sebaliknya, kalau nanti menjadi masalah maka, Walikota Bekasi yang bersalah, karena membiarkan.

Lebih jauh Syafrudin mengatakan, sudah banyak pejabat yang menjadi korban, karena membiarkan acara atau kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan orang banyak dimassa pandemi Covid-19, sehingga menjadi wajar jika Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menjalankan aturan tersebut.

“Jadi jangan dijadikan sebagai alat bargaining politik, tapi kita harus berpikir positif, karena sekarang massa Covid-19, dimana semua Pemda bertanggungjawab untuk memantau dan menjaga aturan yang sudah disepakati bersama guna memutus matarantai Covid-19,” jelasnya.

Kita semua, lanjut Syafrudin, harus menyadari, tidak semua harus ditarik keurusan pertarungan politik, sehingga terus menciptakan berpolemik dari hasil tudingan-tudingan negatif seperti ada pihak ketiga dan sebagainya yang mau mengagalkan.

“Kan, aturan itu sudah ada. Kalau memang melanggar himbauan Pemerintah soal Prokes Covid-19, ya ngak ada yang salah disitu. Kedewasaan berpolitik itu perlu, sehingga tidak terus menciptakan polemik,” pungkasnya. (Indra)

Berita Terkait

Soal Desa Serang, PUSBAKUM SAW Bersama FKMPB Sambangi Kejari Kabupaten Bekasi
LPJ Keuangan Desa Karangsatu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Dipertanyakan?
Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah
Petugas KPPS Pilkades Karang Sambung Kedung Waringin Ikuti Bimbingan Teknis
Minta Sumbangan, KOREKSI Laporkan Oknum Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi
Panitia Pilkades Bojongsari Kabupaten Bekasi Lantik 91 Petugas KPPS
Cakades Se-Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Gelar Deklarasi Damai
Alasan Klasik DLH Kabupaten Bekasi Sewa Alat Berat Hingga Rp24,56 Miliar

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 16:59 WIB

Soal Desa Serang, PUSBAKUM SAW Bersama FKMPB Sambangi Kejari Kabupaten Bekasi

Kamis, 17 September 2026 - 16:08 WIB

LPJ Keuangan Desa Karangsatu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Dipertanyakan?

Kamis, 17 September 2026 - 14:46 WIB

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Minggu, 13 September 2026 - 15:36 WIB

Petugas KPPS Pilkades Karang Sambung Kedung Waringin Ikuti Bimbingan Teknis

Sabtu, 12 September 2026 - 11:18 WIB

Minta Sumbangan, KOREKSI Laporkan Oknum Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi

Berita Terbaru

Photo: Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Kamis, 17 Sep 2026 - 14:46 WIB

Photo: James Tobing (Pemimpin Perusahaan dan Pemimpin Redaksi SK Dialog)

Megapolitan

HUT Surat Kabar Dialog ke-28, Berbagi Kebahagiaan untuk Sesama

Kamis, 17 Sep 2026 - 12:31 WIB