BERITA BEKASI – Nasib 24 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN Kabupaten Bekasi semakin Berat. Pasalnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisik) Kabupaten Bekasi, Carwinda bersikeras menghadapi tuntutan para GTK Non ASN yang menuntut haknya, Rabu (21/4/2021) kemarin.
“Aneh, Kadisdik Kabupaten Bekasi, Carwinda, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai seorang yang otoriter dan anti kritik,” kata Ketua FPHI, Andi Heryana kepada Matafakta.com, Kamis (22/4/2021).
Pertemuan kemarin, sambung Andi, di DPRD Kabupaten Bekasi, Kadisdik, Carwinda berujar kalaupun 9.300 orang GTK Non ASN jika diberhentikan itu adalah haknya, termasuk alasan pemberhentian kepada yang bersangkutan.
“Kalaupun 9.300 orang GTK Non ASN jika saya berhentikan pun itu terserah saya,” jelas Andi menirukan sikap Kadisik, Kabupaten Bekasi, dalam pertemuan di DPRD.
“Dan saya, berhak memilih mana yang tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya. Soal alasan itu terserah saya,” ucap Carwinda geram.
Andi mengungkap, sikap Kadisdik itu menyusul aksi para Guru yang tergabung dalam FPHI yang terus menyuarakan dan menuntut hak serta janji Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja terhadap nasib para GTK Non ASN, Kabupaten Bekasi.
“Jastek kami belum dibayarkan sebanyak 24 orang yang sebelumnya berjumlah 33 orang yang dianggap bermasalah dari jumlah keseluruhan 9.300 orang GTK Non ASN,” jelasnya.
Diungkapkan Andi, setelah beberapa orang dari kami secara pribadi menghadap Disdik dan menandatangani pernyataan yang disodorkan pihak Disdik baru lah gaji atau Jasteknya dibayarkan.
Artinya, tambah Andi, sangat jelas bahawa kami saat ini, 24 orang GTK Non ASN diterror, diancam dan diintimidasi bahkan tidak akan diperpanjang kontrak kerja kami oleh Kadisdik, karena selalu menggelar aksi demo menuntut hak.
“Sangat jelas dari pernyataan Kadisdik tersebut bahwa kami yang berjumlah 24 orang dianggap bermasalah, karena kami yang konsisten berjuang dan teriak menyuarakan kesejahteraan kami, kami dianggap tidak bermoral ketika kami meminta hak-hak kami,” pungkasnya. (Hasrul/Mul)
