Soal Nasib Guru, FPHI Minta Bupati Bekasi Evaluasi Kinerja Kadisdik

Nasib Guru di Kabupaten Bekasi

BERITA BEKASI – Puluhan guru honorer di Kabupaten Bekasi, menggeruduk Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi. Hal itu dilakukan, lantaran pemetaan guru honorer yang dianggap tidak jelas dan tidak dilakukan secara profesional oleh Disdik Kabupaten Bekasi.

Kepada Matafakta.com, Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, Andi Heryana mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak menjalankan fungsinya secara profesional dalam pemetaan para guru honorer dan terkesan lepas dari tanggung jawab sebagai pemilik kewenangan menempatkan para guru honorer di sekolah-sekolah.

Menurut Andi yang memiliki data sekolah yang kekurangan atau pun yang kelebihan tenaga pengajar, sehingga seharusnya bisa memfasilitasi para guru honorer untuk bisa mendapatkan penempatan di sekolah agar mereka bisa kembali bekerja dan melakukan kegiatan belajar mengajar.

“Disdik Kabupaten Bekasi naif dan tidak professional dalam kenerja, karena pemetaan itu semestinya sudah by data dari Disdik. Karena Dinas adalah bank data semua sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi,” tegas Andi, Selasa (9/3/2021).

Sehingga, sambung Andi, ketika ada pemetaan, rotasi mutasi guru honorer maupun PNS mestinya Disdik langsung memfloating penempatan bagi PNS ataupun honorer yang terkena pemetaan ataupun rotasi dan mutasi di sekolah negeri yang berada dalam naungan Disdik,” lanjutnya.

Sepertinya, lanjut Andi, ada pembiaran atas ketidak profesionalan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Maka harus dievaluasi oleh Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja jika tidak, berarti Bupati diduga melakukan pembiaran dan kami akan terus berjuang demi keadilan PNS dan Honorer di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kalau ada perlakuan kesewenangan apalagi yang dikedepankan bukan profesionalisme melainkan pada like and dislike kepada bawahan maka kami dengan seluruh honorer yang tergabung di FPHI menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati,” jelasnya.

Kami kata Andi, menuntut rasa keadilan dan rasa kemanusiaan terhadap kesewenangan yang seakan ini merupakan sistem yang sudah mendarah daging. Bahwa lazim dianggap oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang telatnya honor Jasa Tenaga Kerja (Jastek) yang sampai 3 bulan lamanya tidak diberikan kepada para guru dan tenaga kependidikan.

“Bisa dibayangkan kalau suami dan istri merupakan honor GTK berarti harus puasa selama 3 bulan. Sementara kami sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya secara profesional. Sebagai pemimpin harusnya mencari solusi, hal ini sudah jadi menahun, tapi dianggap hal biasa yang selalu berulang tiap tahunnya,” sindir Andi.

Sementara itu, guru honorer, Wiwin Klaudia Malik mengaku dirinya harus mencari secara mandiri sekolah-sekolah yang masih miliki kwota tenaga pengajar honorer dan itupun masih sulit. Dia ditawari salah satu Kepala Sekolah (Kepsek) dan diminta untuk menyiapkan berkas-berkas pendukung agar dirinya bisa mengajar di sekolah tersebut.

Namun, belum sempat dia menyiapkan berkas yang dminta, malah mendapatkan kabar bahwa di sekolah tersebut tidak diperbolehkan menerima tenaga pendidik honorer lagi.

“Saya diminta untuk mencari sekolah lainnya yang masih punya kwota, kok malah sekolah yang tadinya saya ditawari untuk mengisi disana langsung dipanggil Kepala Sekolahnya dan diminta untuk tidak menerima tenaga pengajar honorer lagi,” ungkap Wiwin.

Wiwin pun, merasa diombang-ambing nasibnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi meski sudah mengabdi mengajar sebagai guru honorer selama 5 tahun dan harus mengalami kesulitan untuk bisa kembali mengajar.

“Iya, saya sudah 5 tahun terus dianggap apa pengabdian saya selama ini. Harapan saya cuma satu agar bisa kembali memgajar itu aja,” pungkasnya.

Diketahui, terkait hal ini, tidak ada satu pun pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang mau memberikan komentar. Saat dikonfirmasi melalui salah satu staf di Disdik beralasan Kabid yang berkaitan dengan permasalahan itu sedang tidak berada di ruang kerjanya.

Hingga akhirnya para guru honorer membubarkan diri dengan rasa kecewa, karena tidak bisa bertemu dengan pejabat terkait untuk mengklarifikasi permasalahan yang dialami oleh para guru honorer di dua Kecamatan tersebut. (Hasrul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *