BERITA SEMARANG – La Nina, harus dipersiapkan mulai dari Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten, Provinsi dan semua pihak yang terkait langsung dengan hal tersebut.
Demikian dikatakan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Abdul Hamid dalam diskusi Prime Topic bertema ‘Mitigasi dan Siaga Fenomena La Nina’ yang digelar di Gets Hotel Semarang, Senin (19/10/2020).
“Ada sektor terdampak, minimal sektor pertanian, perhubungan dan perikanan. Simulasi pemerintah harus mulai bisa, bagaimana kondisi nelayan yang tidak bisa melaut, bagaimana dampaknya, artinya mengatasinya,” kata Abdul Hamid.
Menurutnya, Provinsi harus bisa mendorong seperti asuransi nelayannya, asuransi petaninya.
“Disinilah harus mulai verifikasi, koordinasi sampai tingkatan Kabupaten hingga Desa. Akumulasinya sampai seberapa, sehingga anggarannya diketahui secara detail,” tuturnya.
Diperkirakan, daerah di Jateng yang terdampak La Nina ada di jalur selatan, yang jika gelombang naik hampir dipastikan nelayan tidak bisa melaut, karena kapasitas kapalnya kecil-kecil.
“Jika gelombang meningkat sampai 3 atau 4 meter mereka tidak berani. Area di Purworejo sebagian, Cilacap, Banyumas dan Kebumen,” imbuhnya.
Sementara dorongan dari dewan berkoordinasi dengan BMKG secara nasional detail, karena BMKG sudah mempunyai petanya.
“BMKG sebagai pusat informasi selalu mengupdet. Karena kemarin potensi bila gelombang tinggi, potensi tsunami apa tidak, prediksi 5 menit atau kisaran15 menit perangkat harus disiapkan,” sambungnya.
“Apapun nanti jika tingkat bencananya tinggi di daerah pantai selatan, ya harus dipersiapkan baik rumah singgah, jalur evakuasi, logistik dan lainnya, minimal teranggarkan. Belum nanti dari pihak swasta juga membantu,” tandas dia. (Nining)
