BERITA JAKARTA – Sikap petinggi TNI AD yang membuka kasus Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di institusinya patut diacungi jempol. Berkaitan dengan itu Polri juga harus segera membuka kasus kasus LGBT di institusinya, terutama mengenai Brigjen E yang sempat ditahan Propam Polri beberapa waktu lalu. Hal itu, diungkapkan Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane.
IPW mendesak Polri agar bersikap transparan dan Promoter untuk menjelaskan, benarkah Brigjen E ditahan propam berkaitan dengan kasus LGBT. Di awal menjadi Kapolri, Idham Azis pernah menahan belasan polisi yang diduga LGBT di Propam Polri, termasuk Brigjen E. Sikap Idham ini patut diacungi jempol. Sayangnya kelanjutan kasusnya “menjadi misteri” karena tidak ada kelanjutan yang transparan.
“Oleh karena itu, sikap Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA), Mayjen Burhan Dahlan yang membuka isu LGB di lingkungan TNI patut diapresiasi. Selama ini isu itu sangat tertutup dan cenderungi ditutupi. Namun belakangan pimpinan TNI AD mulai gelisah dengan isu ini,” kata Neta kepada Matafakta.com, Jumat (16/10/2020).
Apalagi, sambung Neta, ada kabar bahwa ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI-Polri. Pimpinannya Sersan, anggotanya ada yang Letkol. Pimpinan Mabes AD juga sempat marah lantaran terdapat 20 kasus prajurit TNI LGBT yang dibebaskan Majelis Hakim Pengadilan Militer ke-20 TNI LGBT ini berasal dari Makassar, Bali, Medan, Jakarta.
Dikatakan Neta, isu LGBT tidak hanya mendera TNI, di Polri isu ini juga sempat menjadi pembicaraan hangat. Apalagi saat awal jenderal Idham Azis menjabat sebagai Kapolri ada belasan polisi LGBT yang ditahan dan diproses Propam Polri. Salah satu di antara perwira tinggi berpangkat Brigjen yang pernah bertugas di Deputi SDM Polri.
“Tapi, baik Propam maupun Polri tidak pernah menjelaskan hal ini secara transpara. Polri terkesan sangat tertutup dengan kasus ini. Bahkan hingga kini tidak diketahui nasib kasus belasan polisi LGBT tersebut,” sindir Neta.
IPW berharap TNI Polri harus bersikap tegas dalam kasus ini. Sebab sejatinya prajurit yang LGBT dihindari TNI Polri, mengingat TNI Polri mengemban tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI Polri sangat membutuhkan figur anggota yg benar – benar sejati. Jika prajurit TNI Polri itu memiliki kebiasaan yang menyimpang, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
Dalam kasus LGBT di TNI misalnya dijelaskan secara transparan bahwa 20 berkas perkara yang masuk ke peradilan militer adalah persoalan hubungan sesama jenis yakni, antara prajurit dengan prajurit, ada yang melibatkan dokter yang pangkatnya perwira menengah. Ada yang melibatkan lulusan baru dari Akmil dan terendah prajurit dua (Prada).
Mereka, tambah Neta, adalah korban LGBT di lembaga pendidikan. Pelatihnya punya perilaku menyimpang. Lalu memanfaatkan kamar-kamar siswa untuk LGBT. Apa yang terjadi di TNI ini tentu tidak boleh dibiarkan dan harus ada upaya untuk membersihkannya.
“IPW memberi apresiasi bahwa TNI AD sudah membuka hal ini secara transparan, sehingga bisa segera diatasi dengan tuntas. IPW juga berharap Polri bisa bersikap transparan untuk membuka persoalan LGBT di internalnya agar bisa diselesaikan, terutama mengenai Brigjen E dan belasan polisi lainnya yang sempat ditahan di Propam Polri,” pungkasnya. (Usan)
