BERITA JAKARTA – Empat Fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan walk out dari rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) diruang rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (7/9/2020).
Keempat Fraksi yang walk out itu yakni, Fraksi PAN, PSI, Nasdem dan Golkar, setelah menyampaikan protes dan penolakan atas laporan penggunaan APBD 2019 dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dalam rapat Paripurna itu, anggota Fraksi Golkar DKI Basri Baco melakukan interupsi dan menyatakan kekecewaannya dengan Anies Baswedan beserta jajarannya karena tidak menjalankan hasil reses anggota DPRD. Padahal, kata Basri, hasil reses tersebut merupakan aspirasi rakyat DKI Jakarta.
“Kami tidak melihat adanya niat baik dari Eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu Fraksi Golkar izin untuk walk out,” kata Baco diruang rapat Paripurna DPRD DKI.
Langkah Fraksi Golkar, juga diikuti Fraksi PAN DPRD DKI yang meminta izin meninggalkan ruangan rapat. Fraksi PAN menilai laporan APBD 2019 Anies Baswedan tidak rinci dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.
“Kami Fraksi PAN kecewa dengan forum ini. Tidak boleh terjadi lagi setting forum seperti ini. Untuk itu izinkan kami Fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini,” kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda.
Tak hanya Oman dan anggota Fraksi, Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani juga ikut keluar dari ruang rapat Paripurna.
Fraksi PSI dan Nasdem juga meninggalkan ruang rapat Paripurna setelah menolak laporan Anies Baswedan.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, August Hamonangan menilai Anies Baswedan tidak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.
“Kami Fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal,” tegas Agustus.
Sementara, anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri juga kecewa dengan Anies Baswedan karena hasil reses DPRD selama satu tahun menjabat tidak ada yang direalisasikan.
Menurut Hasan, aspirasi rakyat menjadi sia-sia karena seharusnya Anies selaku pimpinan eksekutif mengakomodasinya. “Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodasi oleh pimpinan Eksekutif,” pungkas Hasan. (BR-1)
